Berdamai dengan Covid-19 Tidak Berarti Negara Kalah

Berdamai dengan Covid-19 Tidak Berarti Negara Kalah
Ansy Lema ( Foto: Istimewa )
Alexander Madji / AMA Jumat, 22 Mei 2020 | 18:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yohanis Fransiskus Lema menilai, ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdamai dengan Covid-19 bukan berarti negara menyerah terhadap pandemi Covid-19. Sebaliknya, berdamai berarti melakukan berbagai tindakan penyesuaian dan menjalankan adaptasi baru dalam seluruh aspek kehidupan manusia terhadap Covid-19.

Apalagi World Health Organization (WHO) memperkirakan, Covid-19 tidak akan hilang dan akan terus ada dalam kehidupan manusia. Untuk itu, dibutuhkan berbagai penyesuaian baru sambil menunggu ditemukan vaksin penyembuh penyakit impor dari Tiongkok tersebut. Berbagai penyesuaian itu misalnya, menjaga jarak secara fisik, pakai masker, rajin cuci tangan, danmenerapkan pola hidup sehat.

“WHO menyebutkan Covid-19 tidak akan cepat hilang, bahkan mungkin tetap ada dalam kehidupan manusia. Saat belum ditemukan vaksin penyembuhnya, hidup berdamai dan berdampingan dengan Covid-19 adalah pilihan logis yang bisa dilakukan. Tujuannya agar aktivitas kehidupan/ekonomi kembali berjalan, tetapi tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan secara super ketat," kata aktivis mahasiswa 1998 yang akrab disapa Ansy Lema tersebut dalam pernyataan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Ia melanjutkan, "Perang melawan Covid-19 tidak lagi 'dari dalam rumah', tetapi 'dari luar rumah'. Yang sakit diobati, yang sehat bisa beraktivitas seperti biasa. Keluar rumah, melanjutkan aktivitas kerja, sambil konsisten menjalankan protokol kesehatan."

Menurut wakil rakyat asal NTT itu, pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi mengancam seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk ekonomi rumah tangga, masyarakat dan negara. Pekerja informal sebanyak 70,49 juta (56%) paling terdampak akibat terbatasnya mobilitas usaha dan ekonomi mereka. Kelompok pekerja sektor ini kini banyak yang tidak bekerja, sehingga tidak memiliki penghasilan.

“Juga dari 56 juta para pekerja formal (44%), khusus di sektor industri dan manufaktur kini terancam. Banyak yang sudah di-PHK, karena tidak ada produksi dan mobilitas distribusi terancam. Menurut Kemenaker, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan di tengah pandemi Covid-19 sejauh ini bisa mencapai 2,9 juta orang. Angka ini kemungkinan akan bertambah jika aktivitas kerja manusia tidak digerakkan,” beber Ansy.



Sumber: Rilis