Politikus PDIP: Harus Ada Reward dan Punishment dalam Kebijakan New Normal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politikus PDIP: Harus Ada Reward dan Punishment dalam Kebijakan New Normal

Selasa, 26 Mei 2020 | 17:48 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), M Nabiel Haroen, meminta agar pemerintah harus segera menyiapkan panduan new normal, dimana kehidupan sosial dan ekonomi akan dilonggarkan di masa pandemi Covid-19, termasuk sanksi bagi pelanggarnya.

"Harus ada reward dan punishment kepada instansi atau perusahaan yang mematuhi dan atau yang melanggar protokol kesehatan di new normal," kata Nabiel Haroen, Selasa (26/5/2020).

Untuk diketahui, pemerintah mulai mewacanakan membuka kembali sejumlah aktivitas publik dengan skema new normal. Termasuk di antaranya kegiatan perkantoran dan industri, hingga aktivitas belajar mengajar.

Nah, bagi Nabiel, penerbitan peraturan atau panduan new normal tersebut merupakan kebijakan untuk merespons perkembangan terkini. Dipahami sepenuhnya bahwa kegiatan perekonomian sama pentingnya dengan menjaga kesehatan masyarakat. Panduan new normal tersebut adalah semacam jalan tengah yang menjaga keseimbangan itu.

Menurutnya, pemerintah jangan menurunkan kewaspadaan pada penyebaran virus corona ketika peraturan pelonggaran dalam new normal itu sudah diterbitkan.

"Tetap pemerintah jangan menghilangkan fokus pada upaya pencegahan, perawatan, hingga penyembuhan pasien Covid-19," pungkasnya.

Yang tak kalah penting adalah bagi Pemerintah untuk terus menerus mengevaluasi peraturan dan panduan new normal. "Sehingga ketika dibutuhkan perubahan aturan, ya pemerintah bisa segera melaksanakan," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021

Lestari Moerdijat: Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisman

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana kebijakan pemerintah membuka kembali pariwisata untuk wisman harus dipersiapkan secara matang.

POLITIK | 19 September 2021



Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul

Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul

NASIONAL | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings