Besok, Komisi II DPR Bahas Pilkada dengan Kemdagri dan KPU

Besok, Komisi II DPR Bahas Pilkada dengan Kemdagri dan KPU
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (kiri), Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar (kedua kanan) dan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan keterangan pers membahas Rekomendasi Bawaslu terkait Antisipasi Dampak Virus Covid -19 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / WM Selasa, 26 Mei 2020 | 18:23 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Raker secara virtual dijadwalkan berlangsung pada Rabu (27/5/2020). Raker bakal membahas mengenai jadwal Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 9 Desember 2020.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 terkait Pilkada Serentak. Perppu tersebut membuka kemungkinan perubahan waktu apabila krisis pandemi Covid-19 belum tuntas.

"Jadi untuk bisa menentukan apakah 9 Desember digelar atau ditunda lagi, maka rencananya kami akan adakan rapat. Mengevaluasi terakhir terkait proses pilkada apakah 9 Desember atau opsi penundaan lagi, dilihat dari perkembangan Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa kepada Beritasatu.com, Selasa (26/5/2020).

Saan menjelaskan, Komisi II bersama pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sempat memutuskan penundaan pilkada yang semestinya digelar 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Penundaan ini berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Saan, ketika diputuskan kala itu, pemerintah optimistis bahwa pandemi setelah Juni akan mengalami penurunan. "Artinya sampai pemungutan suara di Desember situasi sudah relatif berubah, maka pemerintah optimis pilkada 9 Desember," ujar Saan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menjelaskan agenda rapat nantinya memang membahas peraturan KPU dan Perppu 2/2020. "Sesuai perintah perppu itu kan harus dimulai Juni sudah harus dimulai tahapannya. Itu perintah perppu," kata Arwani.

Arwani menambahkan, pemerintah juga ingin menyampaikan kondisi terbaru. "Saya dengar-dengar pemerintah ingin menyampaikan kondisi terbaru. Saya dengar-dengar seperti itu. Saya enggak tahu. Tapi, yang pasti perppu itu sudah memberikan ruang misalnya Desember enggak memungkinkan nanti ditunda lagi. Saya kira perppunya juga ada ruang walaupun kita lihat tahapan-tahapan yang diperintahkan dalam perppu terlalu kaku," ucap Arwani.

Wacana agar pilkada serentak kembali ditunda hingga 2021 terus mencuat. Anggota Komisi II Komarudin Watubun, mengusulkan pilkada dilaksanakan pada tahun depan, mengingat pandemi Covid-19 yang kemungkinan belum berakhir.

"Idealnya tahun depan (2021) karena problem dasar sampai hari ini pemerintah tidak punya data referensi memastikan puncak pandemi turun," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com