Pilkada Milik Rakyat, Elite Politik Diminta Jangan Mendominasi

Pilkada Milik Rakyat, Elite Politik Diminta Jangan Mendominasi
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardi / FER Rabu, 27 Mei 2020 | 17:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah mengemukakan, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan milik rakyat.

Baca Juga: Mendagri Paparkan Strategi Pelaksanaan Pilkada 2020

"Artinya, rakyat harus ikut terlibat dalam menentukan kapan pelaksanaan Pilkada. Bukan terjadi seperti sekarang, di mana penentuan jadwal dan proses Pilkada didominasi para elite politik," ujar Hurriyah dalam diskusi bertema "Mengapa Harus Tandatangan Petisi Tunda Pilkada" di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Menurut Hurriyah, pilihan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 sangat beresiko. Alasannya, penyebaran virus corona atau Covid 19 masih terjadi saat ini dan belum diketahui kapan berakhir.

"Pelaksanaan Pilkada pun bukan hanya soal pemungutan suara tetapi ada banyak tahapan yang harus dilalukan enam bulan sebelum pencoblosan. Suara rakyat harus didengar. Elite jangan memaksa Pilkada digelar bulan Desember," ujarnya.

Hurriyah meminta agar penyelenggaraan Pilkada memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Jika penyelenggaraan Pilkada tidak dapat memastikan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih, maka tahapan Pilkada harus ditunda ke tahun 2021.

Baca Juga: Komisi II DPR Gelar Raker Bahas Pilkada Serentak

"Kita menyelenggarakan Pilkada untuk kepentingan kemanusiaan, yang hak atas keselamatan dan kesehatannya terjamin, bukan sebaliknya. Memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaat," tandas Hurriyah.

Sementara Peneliti dari Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode Inisiatif), M Ihsan Maulana kembali mengingatkan ada delapan indikator atau syarat yang dipenuhi agar Pilkada bisa digelar 9 Desember 2020. Pertama, Pilkada dapat dilakukan jika sudah tidak ada lagi persinggungan antara penyebaran wabah Covid-19 dengan tahapan Pilkada serentak.

"Harus clear gitu, tidak ada lagi persinggungan antara tahapan pilkada dengan penanganan Covid-19," kata Ihsan.

Kedua, Peraturan KPU (PKPU) harus bisa sejalan dengan protokol kesehatan untuk Covid-19. Penyusunan aturan yang tidak tepat akan menyulitkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Baca Juga: PDIP Matangkan Persiapan Pilkada Serentak 2020

Ketiga, harus ada tambahan anggaran. "Alasannya, Pilkada 9 Desember harus membeli sejumlah peralatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Peralatan itu seperti alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan, handsanitizer, termometer suhu, dan sejumlah peralatan lainnya," kata Ihsan.

Keempat, ubah laporan pertanggungjawaban dana Pilkada. Alasannya, sistem pelaporan anggaran negara yang terjadi selama ini adalah dilakukan pada pertengahan Desember.

"Dengan demikian pada 31 Desember, laporan pertanggungjawaban sudah selesai dilaporkan ke Keuangan Negara. Sementara, Pilkada baru akan dilakukan 9 Desember maka akan mengalami kesulitan dalam pelaporan," jelasnya.

Kelima, harus dipastikan keberadaan lembaga ad hoc pemilu tetap pada seluruh tahapan Pilkada. Lembaga ad hoc itu adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Mereka ini hanya bekerja rata-rata 6-7 bulan. Kalau tugasnya diperpanjang, harus tersedia dana untuk membiaya mereka.

Baca Juga: Pilkada Desember Belum Aman dari Covid-19

Keenam, pastikan tidak ada politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahanan pada kondisi pandemi seperti sekarang. Alasannya, dalam kondisi penyebaran wabah seperti sekarang, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Hal itu karena masyarakat takut penularan Covid-19.

Ketujuh, pastikan pembangunan daerah tetap berjalan. Alasannya, adanya pilkada akan menimbulkan dinimika dan kontestasi di daerah. Apalagi jika terjadi perpecahan kongsi.

Kedelapan, cegah terjadinya penghilangan hak pemilih pemula. Potensi ini sangat mungkin terjadi karena waktu persiapan pilkada sangat singkat.



Sumber: BeritaSatu.com