Pilkada Milik Rakyat, Elite Politik Diminta Jangan Mendominasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pilkada Milik Rakyat, Elite Politik Diminta Jangan Mendominasi

Rabu, 27 Mei 2020 | 17:57 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah mengemukakan, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan milik rakyat.

Baca Juga: Mendagri Paparkan Strategi Pelaksanaan Pilkada 2020

"Artinya, rakyat harus ikut terlibat dalam menentukan kapan pelaksanaan Pilkada. Bukan terjadi seperti sekarang, di mana penentuan jadwal dan proses Pilkada didominasi para elite politik," ujar Hurriyah dalam diskusi bertema "Mengapa Harus Tandatangan Petisi Tunda Pilkada" di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Menurut Hurriyah, pilihan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 sangat beresiko. Alasannya, penyebaran virus corona atau Covid 19 masih terjadi saat ini dan belum diketahui kapan berakhir.

"Pelaksanaan Pilkada pun bukan hanya soal pemungutan suara tetapi ada banyak tahapan yang harus dilalukan enam bulan sebelum pencoblosan. Suara rakyat harus didengar. Elite jangan memaksa Pilkada digelar bulan Desember," ujarnya.

Hurriyah meminta agar penyelenggaraan Pilkada memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Jika penyelenggaraan Pilkada tidak dapat memastikan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih, maka tahapan Pilkada harus ditunda ke tahun 2021.

Baca Juga: Komisi II DPR Gelar Raker Bahas Pilkada Serentak

"Kita menyelenggarakan Pilkada untuk kepentingan kemanusiaan, yang hak atas keselamatan dan kesehatannya terjamin, bukan sebaliknya. Memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaat," tandas Hurriyah.

Sementara Peneliti dari Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode Inisiatif), M Ihsan Maulana kembali mengingatkan ada delapan indikator atau syarat yang dipenuhi agar Pilkada bisa digelar 9 Desember 2020. Pertama, Pilkada dapat dilakukan jika sudah tidak ada lagi persinggungan antara penyebaran wabah Covid-19 dengan tahapan Pilkada serentak.

"Harus clear gitu, tidak ada lagi persinggungan antara tahapan pilkada dengan penanganan Covid-19," kata Ihsan.

Kedua, Peraturan KPU (PKPU) harus bisa sejalan dengan protokol kesehatan untuk Covid-19. Penyusunan aturan yang tidak tepat akan menyulitkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Baca Juga: PDIP Matangkan Persiapan Pilkada Serentak 2020

Ketiga, harus ada tambahan anggaran. "Alasannya, Pilkada 9 Desember harus membeli sejumlah peralatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Peralatan itu seperti alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan, handsanitizer, termometer suhu, dan sejumlah peralatan lainnya," kata Ihsan.

Keempat, ubah laporan pertanggungjawaban dana Pilkada. Alasannya, sistem pelaporan anggaran negara yang terjadi selama ini adalah dilakukan pada pertengahan Desember.

"Dengan demikian pada 31 Desember, laporan pertanggungjawaban sudah selesai dilaporkan ke Keuangan Negara. Sementara, Pilkada baru akan dilakukan 9 Desember maka akan mengalami kesulitan dalam pelaporan," jelasnya.

Kelima, harus dipastikan keberadaan lembaga ad hoc pemilu tetap pada seluruh tahapan Pilkada. Lembaga ad hoc itu adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Mereka ini hanya bekerja rata-rata 6-7 bulan. Kalau tugasnya diperpanjang, harus tersedia dana untuk membiaya mereka.

Baca Juga: Pilkada Desember Belum Aman dari Covid-19

Keenam, pastikan tidak ada politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahanan pada kondisi pandemi seperti sekarang. Alasannya, dalam kondisi penyebaran wabah seperti sekarang, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Hal itu karena masyarakat takut penularan Covid-19.

Ketujuh, pastikan pembangunan daerah tetap berjalan. Alasannya, adanya pilkada akan menimbulkan dinimika dan kontestasi di daerah. Apalagi jika terjadi perpecahan kongsi.

Kedelapan, cegah terjadinya penghilangan hak pemilih pemula. Potensi ini sangat mungkin terjadi karena waktu persiapan pilkada sangat singkat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri Paparkan Strategi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Tito menegaskan, pemerintah telah menyiapkan strategi terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020.

POLITIK | 27 Mei 2020

Ketua DPR Minta Aturan New Normal Disusun Komprehensif

Puan Maharani meminta agar pemerintah untuk mengeluarkan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 disiapkan dengan rinci dan seksama.

POLITIK | 27 Mei 2020

PDIP Dukung Penuh Kebijakan New Normal

Bagi PDIP, new normal memiliki arti masyarakat akan menjalani kehidupan sehari-hari dengan norma baru.

POLITIK | 27 Mei 2020

Komisi II DPR Gelar Raker Bahas Pilkada Serentak

Raker dilakukan untuk merespons tentang program dan penjadwalan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 27 Mei 2020

Hadar Gumay Nilai Pilkada Sulit Digelar 9 Desember

Mantan anggota KPU Hadar N Gumay menilai, Pilkada serentak sulit digelar pada 9 Desember 2020 karena persiapannya belum dimulai sama sekali.

POLITIK | 27 Mei 2020

Tunggu Keputusan Pemerintah, PDIP Matangkan Persiapan Pilkada

Menurut Hasto, PDIP memilih untuk tetap bersiap seandainya pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020.

POLITIK | 27 Mei 2020

New Normal, Anggota DPR Minta Aparat Polri Tak Terpancing Emosi

Aparat kepolisian diminta mengedepankan pendekatan humanis.

POLITIK | 27 Mei 2020

Protokol Normal Baru Diterapkan di Daerah R0 Kurang dari 1

Jokowi menegaskan potokol tatanan normal baru akan dicoba di beberapa provinsi dan kabupatan/kota yang memiliki angka reproduksi (R0) di bawah 1.

POLITIK | 27 Mei 2020

Tangani Covid-19, Jokowi Minta Penambahan Pasukan TNI dan Polri di Jatim

"Untuk daerah-daerah yang masih tinggi, yang kurvanya masih naik, saya sudah minta...untuk menambah pasukan di Jawa Timur,” kata Presiden Jokowi.

POLITIK | 27 Mei 2020

Bila Efektif Atasi Covid-19, Protokol Kesehatan Akan Diperluas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memperluas wilayah yang menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan dengan menurunkan pasukan TNI dan Polri.

POLITIK | 27 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS