KPU Jalankan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan

KPU Jalankan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan
Ketua KPU Arief Budiman menjawab pertanyaan wartawan di gedung KPK Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / FER Rabu, 27 Mei 2020 | 18:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, KPU siap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Tahapan tersebut, rencananya akan dimulai pada Juni mendatang.

Baca Juga: KPU Bantah Ada Kebocoran Data

Bimbingan teknis (Bimtek), lanjut Arief, nantinya digelar secara online (daring). Begitu juga pembentukan panitia pemuktahiran data pemilih (PPDP) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Meski begitu, Arief mengakui bahwa sarana prasarana harus terpenuhi agar proses daring terlaksana efektif.

Arief menyatakan, protokol kesehatan akan ditetapkan oleh KPU secara ketat terhadap setiap proses tahapan pilkada.

"Pada intinya kita akan melakukan prinsip-prinsip kegiatan tahapan sesuai protokol kesehatan. Menjaga jarak sata berinteraksi, melindungi diri dengan menggunakan masker, hand sanitizer, atau jika diperlukan melakukan disinfektan untuk ruangan tertentu," kata Arief Budiman.

Baca Juga: PDIP Matangkan Persiapan Pilkada Serentak 2020

Hal itu disampaikan Arief dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR secara virtual yang turut diikuti Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (27/5/2020).

"Verifikasi pencalonan dan syarat calon, bisa saja semua pendaftaran calon semua dilakukan secara online (daring). Mungkin tetap harus datang menandatangani berita acara tapi diwakili oleh dua staf, tidak perlu iring-iringan," tegas Arief.

Arief mengatakan, distribusi logistik akan dipantau dengan kamera pengawas yang dapat diakses KPU. Boks pembungkus dan kendaraan akan disemprot disinfektan. KPU juga menambah bilik suara, termasuk memperluas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Juga: KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Hantu Politik Uang

"TPS menjadi 10 meter x11 meter atau 8 meter x 13 meter dari semula 8 meter x 10 meter, konsekuensi akan terjadi penambahan anggaran logistik," ujar Arief Budiman.

Arief menuturkan, terkait metode kampanye, pembatasan pertemuan secara fisik akan dilakukan. Sementara mengenai pemungutan dan penghitungan suara, juga ditambahkan sejumlah metode. Misalnya mengurangi jumlah pemilih dalam TPS.

"Kalau (pemilih, red) dikurangi setengahnya, jumlah TPS akan bertambah, konsekuensi biaya pelaksanaan jadi dua kali lipat," tandas Arief Budiman.



Sumber: BeritaSatu.com