Koalisi Masyarakat Sipil: Demi Keselamatan Publik, Tunda Pilkada

Koalisi Masyarakat Sipil: Demi Keselamatan Publik, Tunda Pilkada
Hadar Nafis Gumay. (Foto: Antara / Muhammad Adimaja)
Robert Wardy / WM Rabu, 27 Mei 2020 | 18:53 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pilkada Sehat membuat petisi untuk Pilkada Serentak 2020. Isinya mengenai tuntutan agar Pilkada 2020 ditunda ke tahun 2021.

"Pemikiran sudah kami salurkan lewat diskusi tapi pemerintah tetap pada pendirian untuk melaksanakan pilkada Desember 2020. Karena itu kami memikirkan cara lain yaitu mengumpulkan aspirasi bahwa pilkada tidak seharusnya tetap dilakukan dengan kualitas yang menurun,” kata salah satu anggota koalisi Hadar Nafis Gumay dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (27/05/2021).

Anggota koalisi terdiri dari berbagai organisasi dan tokoh publik seperti Netgrit, Netfid, Perludem, Pusako Universitas Andalas (Unand), Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, Kopel, JPPR, KIPP Indonesia, dan PPUA Disabilitas. Mereka membuat petisi daring di laman change.org.

Hadar, yang juga mantan Komisioner KPU itu, menjelaskan, usulan penundaan pilkada karena kurva penyebaran Covid-19 tiap harinya masih mengalami peningkatan. Namun pemerintah dan DPR tetap sepakat melaksanakan Pilkada 2020.

Sebelum membuat petisi, lanjut Hadar, koalisi sudah berusaha menyalurkan pemikiran soal penundaan pilkada lewat diskusi ke pemerintah, KPU, maupun anggota Komisi II DPR. Namun masukan dari masyarakat dan anggota koalisi tidak didengar.

"jika pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020, KPU memiliki dua opsi jadwal untuk memulai kerja tahapan pemilihan lanjutan, yakni 6 Juni atau 15 Juni 2020. Sementara sampai saat ini kurva kasus positif Covid-19 masih terus meningkat. Kemudian belum ada satupun peraturan KPU dapat digunakan sesuai dengan konteks pandemi," tutur Hadar yang merupakan pendiri Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Network for Democracy and Electoral Integrity/Netgrit).

Sementara itu, Feri Amsari dari Universitas Andalas, Padang, mengemukakan, hak hidup dan hak kesehatan menjadi alasan koalisi menuntut penundaan Pilkada 2020. Alasannya, hak untuk hidup secara prinsip harus didahulukan dari hak politik.

“Bayangkan kalau proses pilkada yang jadi kewajiban disaat kondisi pandemi. Kebijakan negara terkait pilkada tidak memberi kepastian pertanggungjawaban kepada publik. Semangat Pemerintah memberi jaminan tidak menyebarnya virus Covid-19 selama proses pilkada belum tergambar sampai saat ini,” kata Feri.

Dia menyarankan kepada penyelenggara pemilu agar lebih tegas, tidak hanya menyelamatkan peserta dan pemilih, tetapi juga diri mereka sendiri sebagai penyelenggara. Ia menekankan pemilu serentak lalu yang memakan banyak korban penyelenggara padahal itu masa normal.

“Sebelumnya kita sudah dikecewakan dengan korban-korban penyelenggara di pemilu sebelumnya di masa normal, apalagi di masa new normal saat ini. Jangan sampai terulang kembali,” tegas Feri



Sumber: BeritaSatu.com