Pelaksanaan Pilkada 9 Desember Dinilai Berisiko Tinggi

Pelaksanaan Pilkada 9 Desember Dinilai Berisiko Tinggi
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardi / FER Kamis, 28 Mei 2020 | 18:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai keputusan melanjutkan tahapan Pilkada ditengah pandemi virus corona (Covid-19) merupakan keputusan yang mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu.

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu dinilai kurang peduli terhadap kondisi faktual, bahwa hingga hari ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih tinggi. Bahkan korban meninggal dunia masih terus bertambah.

Baca Juga: Cegah Penularan Covid-19, KPU Berencana Tambah TPS

"Keputusan yang terlalu berisiko tinggi untuk menyelenggarakan pemungutan suara pilkada di bulan Desember 2020. Pemerintah, DPR, dan KPU terlalu mengambil bahaya dalam mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan warga negara," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Titi menjelaskan, pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah, belum memiki kerangka hukum yang sejalan dengan protokol penanganan Covid-19. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 sama sekali tidak mengatur pelaksanaan pilkada yang menyesuaikan pelaksanaan tahapan yang sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.

"Jika kesimpulan rapat antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu pada Rabu (27/05/2020) meminta pelaksanaan pilkada menggunakan protokol Covid-19, tentu dibutuhkan kerangka hukum yang cukup, adil, dan sesuai dengan pinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis. Untuk menyiapkan ini tentu dibutuhkan waktu yang cukup," jelas Titi.

Baca Juga: KPU Gunakan Alat Coblos Sekali Pakai di Pilkada 

Masalah yang terjadi, lanjut Titi, keputusan untuk memulai kembali tahapan pilkada pada 15 Juni 2020, membuat waktu mempersiapkan kerangka hukum untuk melaksanakan pilkada dengan protokol Covid-19. Hal itu sangat tidak cukup karena waktu yang tersedia hanya sisa 18 hari menuju 15 Juni.

"Ini sangat berbahaya. Kualitas pilkada bisa menurun. Derajat keterwakilan pemilih menjadi tidak maksimal. Ini jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pilkada itu sendiri," tutur Titi.

Titi juga menyebut salah satu konsekuensi melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah KPU meminta tambahan anggaran sebesar Rp 535 miliar. Untuk proses pembahasan dan penambahan anggaran, tentu membutuhkan waktu. Belum lagi proses pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan perangkat lainnya untuk melaksanakan pilkada ditengah pandemi Covid-19, mesti dilaksanakan dengan mekanisme yang benar untuk menghindari terjadinya kesalahan pertanggungjawaban keuangan negara.

Baca Juga: DPR Setuju Pilkada Serentak Digelar 9 Desember

"Artinya, alat pelindung diri (APD) dan perangkat kesehatan lainnya akan langsung digunakan dalam lebih kurang 18 hari kedepan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin pengadaan APD dan perangkat secara massal, distribusinya ke seluruh daerah pemilihan bisa selesai, sementara uangnya saja baru mulai mau dianggarkan. Sesuatu yang rasanya kurang rasional di dalam persiapan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020," tukas Titi.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com