Mendagri: Pilkada Harus Digelar 9 Desember 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar 9 Desember 2020
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Roberth Wardhy / CAH Jumat, 29 Mei 2020 | 19:54 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan Pilkada serentak harus digelar 9 Desember 2020 meski penyebaran virus corona atau Covid 19 belum berakhir. Pilihan itu harus dilakukan karena wabah Covid 19 tidak ada yang tahu kapan berakhirnya.

“Kalau ditunda tahun 2021, apakah ada yang bisa menjamin Covid ini akan selesai? Tidak. Belum ada yang bisa menjamin satupun, bisa menjadi up and down,” kata Tito di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Ia menjelaskan kesepakatan pemungutan suara pada 9 Desember 2020 diambil berdasarkan saran dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kesepakatan itu juga berdasarkan pembahasan bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR.

Baca JugaKetua DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada 9 Desember

“Koordinasi dengan Gugus Tugas tetap harus dijalankan. Sehingga pada saat dimulainya kembali tahapan pada 15 Juni nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan,” ujar Tito.

Menurutnya, kunci keberhasilan Pilkada nanti pada ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan di setiap tahapan. Para penyelenggara dan pemilih harus mematuhi aturan protokol kesehatan supaya Pilkada berjalan lancar.

“Ini skenario optimis (Pilkada 9 Desember, Red). Protokol kesehatannya jangan lupa. Dibuat sedemikian rupa sehingga di tahapan-tahap kritis, pelantikan PPS, pemutakhiran data pemilih door to door, kampanye di bulan September, Oktober, November, dan pemungutan suara nanti harus protokolnya betul-betul diterapkan,” jelas Tito yang mantan Kapolri ini. 

Baca JugaPelaksanaan Pilkada 9 Desember Dinilai Berisiko Tinggi

Dia menjamin tersalurkannya partisipasi masyarakat dalam Pilkada, meski dalam keadaan pandemi Covid 19. Namun tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dalam proses tersebut.

Karena itu, dia memerintahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang wilayahnya menggelar Pilkada agar mendukung dan membantu penyelenggara dalam mempelancar proses Pilkada. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menyukseskan Pilkada ditengah pandemi Covid 19.

“Semua pihak harus saling bersinergi. Pemda harus mendukung sepenuhnya penyelenggara Pemilu. Terutama mensosialisasikan kepada masyarakatnya masing-masing tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini," tutup Tito. 



Sumber: BeritaSatu.com