Cegah Golput Lewat Sosialisasi Pilkada

Cegah Golput Lewat Sosialisasi Pilkada
Kampanye anti-golput. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / WM Senin, 1 Juni 2020 | 14:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara masif melakukan sosialiasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 kepada masyarakat terkait Pilkada 2020. Hal ini dinilai sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

Menurut Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kerap menjadi persoalan. Saan menyatakan Komisi II menjadikan partisipasi pemilih sebagai salah satu catatan penting yang sepatutnya diperhatikan KPU.

"Kami tentu minta KPU supaya bekerja maksimal agar keterlibatan pemilih maksimal saat pilkada," kata Saan, Senin (1/6/2020).

Saan menuturkan partisipasi masyarakat memang berpotensi menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Meski begitu, Saan optimistis masyarakat akan menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin daerah.

"Sosialisasi harus masif, akurasi data pemilih. Sampaikan informasi pilkada ke masyarakat di berbagai daerah. Dengan begitu tingkat partisipasi tetap sesuai yang diharapkan," ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II Endro Suswantoro Yahman mengatakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 akan dilaksanakan dalam suasana perjuangan pemulihan pandemi Covid-19. KPU perlu membuat terobosan secara cerdas agar kualitas demokrasi tidak menurun.

Menurut Endro, rakyat sebagai subjek mempunyai kesadaran yang tinggi dalam memilih pemimpin daerahnya. "KPU harus ingat sejarah kelahirannya. KPU adalah anak kandung reformasi. KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada rakyat perlu lebih intensif dan menggunakan metodologi yang cerdas sesuai dengan situasi pandemi," kata Endro.

Endro menyatakan, kerja pendidikan politik ini cukup berat. Oleh karena itu KPU harus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat antara lain organisasi masyarakat kepemudaan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

"Elemen-elemen ini yang mampu merasakan secara baik susasana kebatinan rakyat saat ini. Ini memang tugas besar dan tanggungjawab kita bersama, termasuk elemen partai politik," ungkap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Menurut Endro, ini perlu dilakukan agar rakyat makin sadar mengenai konsekwensi dari pilihan politiknya saat di bilik pemungutan suara. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung I mengingatkan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak melihat pelaksanaan Pilkada sebagai bussiness as ussual atau hal biasa.

Endro mengatakan, PDIP sangat peduli terhadap kualitas demokrasi dalam setiap tahapan dan penyelenggaraan pemilu. "Kita telah sepakat memilih jalan demokrasi untuk mensejahterakan rakyat. Dalam suasana kehidupan ekonomi rakyat diselimuti pandemi Covid-19 ini," ucap Endro.

Endro pun menyebut, "Jangan sampai pilkada justru dimanfaatkan dan dibajak oleh kekuatan pemilik modal/uang dengan modus bantuan-bantuan, money politics, yang akan mencekik masa depannya. Inilah ciri dan modus 'rentenir politik'. Jadi saya ingatkan, KPU, Bawaslu dan DKPP jangan melihat pilkada hanya sebagai bussiness as ussual."



Sumber: BeritaSatu.com