DPR: Pastikan Keselamatan WNI di AS

DPR:  Pastikan Keselamatan WNI di AS
Petugas kepolisian berlutut saat demonstrasi di Coral Gables, Florida AS pada 30 Mei 2020 menyusul kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata yang meninggal saat ditangkap dan dijepit ke tanah oleh seorang petugas kepolisian Minneapolis. (Foto: AFP / Eva Marie Uzcategui )
Robert Wardy / WM Senin, 1 Juni 2020 | 15:36 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS). Pasalnya di AS sedang terjadi aksi demonstrasi besar-besaran disertai penjarahan sebagai protes atas tindakan polisi yang membunuh warga kulit hitam George Floyd. Pembunuhan itu dianggap sebagai tindakan rasis oleh polisi AS.

"Pemerintah Indonesia melalui perwakilan Indonesia di AS harus memastikan dan mengikuti dari dekat perkembangan di AS. Itu menyusul aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di AS. Apalagi ini punya potensi semakin meluas," kata Meutya, di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Politisi perempuan Partai Golkar ini meminta perwakilan Indonesia di AS agar mengumpulkan para WNI di satu tempat. Hal itu untuk memudahkan koordinasi dan upaya penyelamatan. Pihak perwakilan juga harus aktif menghubungi WNI secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka.

"Terus berikan informasi melalui website resmi maupun hotline atau aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri untuk memberikan kondisi dan informasi secara update. Sekaligus juga memberikan imbauan agar WNI di sana, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah hingga situasi aman terkendali," ujar Meutya.

Kepada pemerintah AS, dia berharap bisa meredam gejolak kerusuhan (chaos) dengan memastikan perbedaan perlakukan tidak terjadi lagi di sana. Apalagi negara Pam Sam itu, memiliki Declaration of Independence, sebagai bagian dari sejarah terbentuknya negara Amerika Serikat. Deklarasi kemerdekaan yang memuat poin-poin yang dijadikan dasar dari sebuah kekuatan bagi kebebasan umat manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ini penting karena unjukrasa yang terjadi di AS mendapat perhatian dunia. Jika tidak ditangani secara cepat dan profesional melalui pendekatan-pendekatan persuasif, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain," kata Meutya.



Sumber: BeritaSatu.com