Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19

Selasa, 2 Juni 2020 | 14:30 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui keputusan menetapkan Pilkada mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 adalah keputusan sulit. Keputusan itu tidak mudah diambil, namun telah dibahas panjang oleh berbagai pihak terkait seperti DPR, Pemerintah, KPU dan Gugus Tugas Penanganan Covid 19.

“Ini tidak ujug-ujug diputuskan. Prosesnya panjang melalui beberapa kali rapat,” kata Doli dalam diskusi virtual (online) bertema “Menimbang Resiko Pilkada Serentak 9 Desember 2020” di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Ia menjelaskan keputusan diambil karena tidak ada yang tahu kapan wabah virus corona atau Covid-19 akan berakhir. Bahkan mendefinisikan kapan berakhirnya saja, tidak ada yang berani menyampaikan.

Jika berakhirnya dengan ditemukan vaksin, sejumlah ahli di dunia menyebut, vaksin baru bisa ditemukan antara 8-12 bulan. Jika mengikuti pandangan para ahli itu, Covid 19 bisa akhir tahun 2020, bahkan sampai berlanjut di tahun 2021.

“Itu baru ditemukan, belum diuji coba. Jika sudah ditemukan, kemudian diproduksi masal (mass production) untuk seluruh dunia. Itu berapa lama dilakukan,” ujar Doli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Khusus untuk Indonesia, lanjut Doli, harus vaksin masal untuk 260 juta masyarakat Indonesia. Proses vaksin manusia sebanyak itu, tidak bisa hanya terjadi sehari, seminggu atau sebulan. Diperkirakan vaksin harus dilakukan sampai tahun 2022 atau 2023 untuk penduduk Indonesia berjumlah 260 juta.

“Itu kalau ada vaksin ya sehingga virus itu benar-benar selesai,” tegas Doli.

Dia juga mengutip pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyatakan Covid-19 akan bertahan 2-5 tahun. Vaksin penangkalnya juga belum tentu bisa didapatkan karena ada beberapa varian dari virus tersebut. Dengan demikian, virus itu akan ada selamanya bersama manusia.

Dengan pandangan-pandangan itu, Doli menyebut Indonesia tidak bisa larut atau terus meratap terhadap kehadiran virus tersebut. Setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia harus terus berjalan, termasuk menjalankan Pilkada. Karena itu, diputuskan Pilkada digelar tanggal 9 Desember. Syaratnya adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Di sisi lain, kualitas demokrasi juga harus tetap terjamin.

“Pilihannya adalah kita larut dengan virus ini atau kita ambil pilihan terukur sesuai karakter virus ini. Karena saya melihat, persoalan virus ini tidak lagi soal kesehatan semata. Tetapi sudah masuk ke dimensi lain seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai politik. Karena sudah masuk semua dimensi kehidupan maka semua sama pentingnya sekarang ini. Karena itu, agenda lain juga harus tetap berjalan, termasuk soal politik seperti Pilkada,” jelas Doli.

Dia mengakui memang ada risiko dengan Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19. Misalnya resiko tertular virus itu kepada siapa saja. Namun hal itu bisa dilakukan jika semua tahapan Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat seperti pakai masker, sarung tangan, thermometer suhu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan sebagainya.

Resiko lain adalah ada tambahan biaya untuk pelaksanaan Pilkada. Hal itu karena harus menyiapkan berbagai perlengkapan kesehatan agar bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik sekalipun ada virus corona. KPU sudah mengusulkan ada tambahan anggaran mencapai Rp 500 miliar.

“Nanti kita bahas semua hal-hal yang terkait Pilkada ini. Kami juga terus pantau perkembangan kedepan. Termasuk pemerintah, penyelenggara dan gugus tugas juga tetap memantau perkembangan-perkembangan kedepan,” tutup Doli.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021

DPR Ingin Masa Kampanye Pemilu 2024 Cukup 3 Bulan

Komisi II DPR menginginkan agar masa kampanye Pemilu 2024 cukup dilaksanakan selama tiga bulan.

POLITIK | 23 September 2021

Pemulihan Ekonomi dan Persiapan Pemilu 2024 Diharapkan Beriringan

Pemulihan ekonomi nasional dan persiapan Pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan beriringan.

POLITIK | 23 September 2021

Kemendagri Gelar Webinar Nasional Pemilihan Kepala Desa secara Elektronik Voting

Kemendagri bersama BRIN dan Inti Konten Indonesia menyelenggarakan webinar nasional bertajuk “Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Voting”.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
DKI Anggarkan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

DKI Anggarkan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

MEGAPOLITAN | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings