Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Pilkada Digelar Tertutup

Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Pilkada Digelar Tertutup
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Carlos KY Paath / FER Rabu, 3 Juni 2020 | 16:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat kerja (raker) Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/6/2020), digelar tertutup. Rapat membahas mengenai rasionalisasi tambahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

Baca Juga: DPR Dukung Modifikasi Tahapan Pilkada

"Iya rapat tertutup," ungkap Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustofa kepada Beritasatu.com, Rabu (3/6/2020).

Sebelumnya, Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, penundaan tahapan dan keputusan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 tentu menimbulkan konsekuensi. Misalnya penyusunan standar operasional dalam pelaksanan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Penyelenggara pilkada memerlukan tambahan anggaran. Menurut Doli, KPU mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar sekitar Rp 535 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Oleh sebab itu, Komisi II meminta penjelasan KPU secara rinci terkait anggaran tersebut.

Baca Juga: Cegah Golput Lewat Sosialisasi Pilkada

"Kami ingin melihat tahapan-tahapan per tahapan-tahapan itu. Saya kira pasti ada tahapan yang juga terjadi efisiensi, yang kemudian nanti bisa disubsidi ada tahapan yang membutuhkan anggaran," ujar Doli.



Sumber: BeritaSatu.com