Pemerintah dan DPR Sepakati Penyesuaian Anggaran Pilkada 2020

Pemerintah dan DPR Sepakati Penyesuaian Anggaran Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Carlos KY Paath / FER Rabu, 3 Juni 2020 | 22:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/6/2020), menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya, penyesuaian anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Baca Juga: Pembahasan Anggaran Pilkada Digelar Tertutup

"Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020, maka diperlukan adanya penyesuaian kebutuhan barang dan/atau anggaran, serta penetapan jumlah pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) maksimal sebanyak 500 pemilih per-TPS yang diatur secara baik," ungkap Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi.

Raker juga menyetujui anggaran dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Raker gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP akan segera dilakukan.



Baca Juga: DPR Dukung Modifikasi Tahapan Pilkada

Arwani mengatakan, Komisi II meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Tujuannya agar terjadi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada.

"(restrukturisasi) harus disampaikan kepada Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan," ungkap Arwani. 



Sumber: BeritaSatu.com