Hadapi New Normal, ASN Lakukan Perubahan Sistem Kerja

Hadapi New Normal, ASN Lakukan Perubahan Sistem Kerja
Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara)
Asni Ovier / AO Sabtu, 6 Juni 2020 | 12:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun tatanan kehidupan baru (new normal) yang mendukung produktivitas kerja, namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dilakukan perubahan sistem kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN). Perubahan dilakukan agar ASN dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, hal tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Menurut Tjahjo di Jakarta, Sabtu (6/6/2020), adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di lingkungan kementerian, lembaga, dan daerah dilakukan dengan penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur, dan dukungan infrastruktur yang memperhatikan protokol kesehatan.

“Ada tiga poin utama yang perlu menjadi perhatian kita semua sebagai catatan tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru,” kata Tjahjo.

Pertama, penyesuaian sistem kerja. Menurut Tjahjo, pegawai ASN wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.

Penyesuaian sistem kerja, kata Tjahjo, dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai ASN, yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office); dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home).

Penentuan pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dilakukan secara selektif dan akuntabel tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja. Beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, antara lain jenis pekerjaan, kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai, dan lokasi tempat tinggal pegawai.

Pada kementerian, lembaga, dan daerah yang berlokasi pada wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal secara penuh. Dikecualikan dari hal tersebut adalah pegawai ASN pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19), melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta di lingkungan instansi pusat maupun daerah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik. Sementara, perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi serta memperhatikan ketentuan maupun kebijakan pemerintah yang terkait dengan protokol kesehatan.

Sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 tetap memperhatikan pelayanan publik berjalan secara efektif, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis dan SOP pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (secara daring).

Kedua, kata Tjahjo, dukungan SDM ASN dilaksanakan dengan memperhatikan manajemen SDM secara akuntabel melalui penilaian kinerja, pemantauan, pengawasan, serta disiplin pegawai.

“Ketiga, dukungan infrastruktur dilakukan dengan menyesuaikan sarana dan prasarana di lingkungan kerja yang dibutuhkan pegawai ASN sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020. Selain itu, memastikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan, sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 mulai berlaku pada 5 Juni 2020 dan pelaksanaannya disesuaikan dengan status penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com