Hasto: Keadilan Sosial Khususnya Bidang Ekonomi Belum Terwujud Sepenuhnya

Hasto: Keadilan Sosial Khususnya Bidang Ekonomi Belum Terwujud Sepenuhnya
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menjadi keynote speaker dalam webinar bertema "Pancasila dan Keadilan Sosial", yang digelar Selasa, 9 Juni 2020, dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno. (Foto: Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / JEM Selasa, 9 Juni 2020 | 11:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai bahwa masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya.

Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', yang digelar Selasa (9/6/2020), dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno.

Hasto menjelaskan, Bapak Bangsa Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa "di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan”.

"Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto.

Dengan prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi.

Nah, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat.

Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pasca krisis 1997.

"Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," kata dia.

Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

"Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok," kata Hasto.

PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud. Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila.

"Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto.

Kata Hasto, dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan.

"Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif," pungkasnya.

Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti', Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparancy International Indonesia Y Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator.

Pesertanya, selain wartawan, adalah ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com