Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN

Rabu, 10 Juni 2020 | 17:26 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan ada sekitar Rp 1,3 trilun dana Pilkada yang tidak mungkin akan ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan demikian dana tersebut akan ditanggung oleh APBN.

"Sampai hari ini (Rabu, 10/6/2020) masih dihitung oleh Pemda yang melaksanakan Pilkada, KPU, Bawaslu. Kemudian dikomunikasi demgan Kemenkeu. Tetapi dari proyeksi kemampuan fisikal daerah masing-masing, diperkerian daerah akan tidak bisa akomodir Rp 1,3 triliun. Artinya tidak bisa diakomodir di APBD dan masuk APBN," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD di Jakarta, Rabu (10/6/2020). Rapat ini dilakukan dalam jaringan (online).

Ia menjelaskan saat ini pihaknya sedang meminta daerah yang melaksanakan Pilkada untuk melakukan restrukturisasi anggaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki calon independen agar dilakukan penghematan dan efisiensi. Bebagai tahapan seperti verifikasi, pencocokan dan penelitian (Coklit) serta kampanye yang dipersingkat bisa menghemat anggaran. Sebagai gantinya dana yang ada digunakan untuk pembelian alat protektif dalam menghadapi Covid-19. Misalnya membeli Alat Pelindung Diri, masker, sarung tangan, dan sebagainya.

"Sampai hari ini (Rabu, red), sudah ada 194 daerah dari 270 daerah yang melaporkan. Masih ada sisa 30 persen (76 daerah) yang belum melaporkan. Ini yang terus kami sampaikan ke Kemkeu," ungkap Tito.

Menurut Tito, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada yang tertunda, akan kembali dilaksanakan pada 15 Juni 2020.

Setiap tahapan akan dilaksanakan sesuai penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“KPU sudah menyusun protokol kesehatan bersama-sama dengan gugus tugas dan gugus tugas sudah menyampiakan surat resmi kepada KPU menyampaikan dukungan untuk Pilkada dilaksanakan 9 Desember, namun dengan protokol yang kuat,” tutur Tito.

Dia menegaskan, pelaksanaan pesta demokrasi di tengah pendemi, bukan menjadi halangan ataupun menghambat proses demokrasi di tingkat daerah. Sebaliknya, pandemi Covid-19 merupakan ujian kepemimpinan bagia kapada daerah untuk dapat menyelenggarakan Pilkada secara lancar dan aman dari Covid-19.

"Kami mendorong justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru mendorong para kepala derah, memacu para kepala daerah untuk maksimal menangani Covid-19. Karena itu menjadi ujian kepemimpinan, dilihat langsung oleh rakyat dan kita menjadikan pilkada 2020. Sebagai sarana untuk bangkitkan semangat warga masyarakat untuk membangun kehidupan dengan tatanan baru, tetap produktif dan aman dari Covid-19,” tutup Tito.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPIP: Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan

ancasila dan agama tidak bisa dibenturkan, karena keduanya merupakan kesatuan utuh.

POLITIK | 10 Juni 2020

Puan Maharani: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Secara Bersamaan

Puan Maharani mengatakan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.

POLITIK | 10 Juni 2020

Positif Baru Covid-19 Pecah Rekor, Ini 5 Instruksi Presiden

Menanggapi penambahan 1.043 kasus positif Covid-19, tertinggi sejauh ini, Presiden Jokowi mengeluarkan lima instruksi kepada jajarannya.

POLITIK | 10 Juni 2020

Presiden Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Covid-19

Jokowi mengingatkan bahwa tugas besar penanganan Covid-19 belum berakhir, sebab virus mematikan itu masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.

POLITIK | 10 Juni 2020

Kunjungi Gugus Tugas Covid-19, Presiden Jokowi Berikan Sejumlah Instruksi

Penerapan tatanan baru di suatu daerah harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati agar masyarakat kembali produktif dan aman dari Covid-19.

POLITIK | 10 Juni 2020

Survei Populi: Masyarakat Lebih Takut Kelaparan Daripada Covid 19

Mayoritas publik menyetujui kehidupan new normal.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Jokowi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bukan Berarti Kita Menyerah dan Kalah dari Covid-19

Presiden minta masyarakat tak menyerah lawan virus corona.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Transisi New Normal, Jokowi: Jangan Sampai Terjadi Gelombang Kedua Covid-19

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

POLITIK | 10 Juni 2020

Presiden Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Negara Sahabat

Para Dubes LBBP dari negara-negara sahabat secara bergiliran menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Gerindra Prioritaskan Kader Partai di Pilkada 2020

Gerindra memprioritaskan seluruh kader partai untuk maju menjadi calon di Pilkada 2020.

POLITIK | 9 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS