Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus
Ilustrasi pers. (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / YUD Rabu, 10 Juni 2020 | 18:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers. Menurut Firman pers lebih membutuhkan regulasi pendukung yang ditambahkan dalam UU tersebut.

Firman mendukung pasal soal pers dikeluarkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab sepengetahuan Firman pada waktu sosialisasi sejak awal, UU Pers tidak masuk ranah RUU Ciptaker.

"Sikap fraksi Partai Golkar daripada ini menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian yang lebih jelas dari undang-undang yang sudah ada, saya mengusulkan secara konkret, Fraksi Partai Golkar usulkan yang terkait media dan pers didrop dari RUU Ciptaker," kata Firman, Rabu (10/6/2020)

Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait masuknya pasal pers dalam RUU Ciptaker. Taufik sudah mempelajari beberapa pasal yang terkait dengan pers, memang menimbulkan pertanyaan relevansi nya dengan RUU Ciptaker.

Apabila argumentasi pemerintah tidak kuat dalam memasukkan pasal pers, menurut Taufik, maka sebaiknya pasal itu dikeluarkan.

"Kalau argumentasinya tidak kuat, dan ternyata tidak perlu diatur dalam RUU Cipta kerja. Keluarkan saja, agar kita fokus pada kemudahan berusaha dan perizinan," kata Taufik.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pun menyatakan kebebasan pers yang telah terpelihara dengan baik harus senantiasa dijaga. "Komitmen kami pers harus terhindar dari semua intevensi, kebebasan pers harus terus kita jaga," kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.

Diketahui dalam draf RUU Ciptaker Pasal 18 menyebutkan, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Adapun ayat 1 berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar".

Kemudian ayat 2 berbunyi: "Bagi perusahaanpers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar".

Berikutnya, ayat 3 yang berbunyi: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif".

Lalu ayat 4 yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Sumber: BeritaSatu.com