Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 524.475 (-7.99)   |   COMPOSITE 6109.17 (-129.78)   |   DBX 1194.89 (-11.73)   |   I-GRADE 181.466 (-4.58)   |   IDX30 517.087 (-11.81)   |   IDX80 138.626 (-3.62)   |   IDXBUMN20 407.246 (-17.39)   |   IDXESGL 143.602 (-3.12)   |   IDXG30 142.274 (-3.48)   |   IDXHIDIV20 456.023 (-11.92)   |   IDXQ30 148.355 (-3.37)   |   IDXSMC-COM 276.257 (-7.75)   |   IDXSMC-LIQ 347.018 (-13.99)   |   IDXV30 137.723 (-3.73)   |   INFOBANK15 1047.79 (-12.16)   |   Investor33 444.391 (-8.03)   |   ISSI 179.418 (-4.68)   |   JII 631.935 (-18.62)   |   JII70 220.815 (-6.52)   |   KOMPAS100 1231.17 (-28.43)   |   LQ45 963.139 (-22.62)   |   MBX 1681.26 (-38.74)   |   MNC36 327.223 (-6.39)   |   PEFINDO25 325.051 (-6.97)   |   SMInfra18 313.073 (-11.44)   |   SRI-KEHATI 379.382 (-6.25)   |  

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Rabu, 10 Juni 2020 | 18:21 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers. Menurut Firman pers lebih membutuhkan regulasi pendukung yang ditambahkan dalam UU tersebut.

Firman mendukung pasal soal pers dikeluarkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab sepengetahuan Firman pada waktu sosialisasi sejak awal, UU Pers tidak masuk ranah RUU Ciptaker.

"Sikap fraksi Partai Golkar daripada ini menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian yang lebih jelas dari undang-undang yang sudah ada, saya mengusulkan secara konkret, Fraksi Partai Golkar usulkan yang terkait media dan pers didrop dari RUU Ciptaker," kata Firman, Rabu (10/6/2020)

Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait masuknya pasal pers dalam RUU Ciptaker. Taufik sudah mempelajari beberapa pasal yang terkait dengan pers, memang menimbulkan pertanyaan relevansi nya dengan RUU Ciptaker.

Apabila argumentasi pemerintah tidak kuat dalam memasukkan pasal pers, menurut Taufik, maka sebaiknya pasal itu dikeluarkan.

"Kalau argumentasinya tidak kuat, dan ternyata tidak perlu diatur dalam RUU Cipta kerja. Keluarkan saja, agar kita fokus pada kemudahan berusaha dan perizinan," kata Taufik.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pun menyatakan kebebasan pers yang telah terpelihara dengan baik harus senantiasa dijaga. "Komitmen kami pers harus terhindar dari semua intevensi, kebebasan pers harus terus kita jaga," kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.

Diketahui dalam draf RUU Ciptaker Pasal 18 menyebutkan, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Adapun ayat 1 berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar".

Kemudian ayat 2 berbunyi: "Bagi perusahaanpers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar".

Berikutnya, ayat 3 yang berbunyi: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif".

Lalu ayat 4 yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN

Sebagian dana Pilkada 2020 sebesar Rp 1,3 triliun akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

POLITIK | 10 Juni 2020

BPIP: Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan

ancasila dan agama tidak bisa dibenturkan, karena keduanya merupakan kesatuan utuh.

POLITIK | 10 Juni 2020

Puan Maharani: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Secara Bersamaan

Puan Maharani mengatakan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.

POLITIK | 10 Juni 2020

Positif Baru Covid-19 Pecah Rekor, Ini 5 Instruksi Presiden

Menanggapi penambahan 1.043 kasus positif Covid-19, tertinggi sejauh ini, Presiden Jokowi mengeluarkan lima instruksi kepada jajarannya.

POLITIK | 10 Juni 2020

Presiden Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Covid-19

Jokowi mengingatkan bahwa tugas besar penanganan Covid-19 belum berakhir, sebab virus mematikan itu masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.

POLITIK | 10 Juni 2020

Kunjungi Gugus Tugas Covid-19, Presiden Jokowi Berikan Sejumlah Instruksi

Penerapan tatanan baru di suatu daerah harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati agar masyarakat kembali produktif dan aman dari Covid-19.

POLITIK | 10 Juni 2020

Survei Populi: Masyarakat Lebih Takut Kelaparan Daripada Covid 19

Mayoritas publik menyetujui kehidupan new normal.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Jokowi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bukan Berarti Kita Menyerah dan Kalah dari Covid-19

Presiden minta masyarakat tak menyerah lawan virus corona.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Transisi New Normal, Jokowi: Jangan Sampai Terjadi Gelombang Kedua Covid-19

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

POLITIK | 10 Juni 2020

Presiden Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Negara Sahabat

Para Dubes LBBP dari negara-negara sahabat secara bergiliran menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS