PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

Kamis, 11 Juni 2020 | 14:55 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan angka ambang batas partai politik (parpol) atau gabungan parpol mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (Pres-T) sebesar 10 persen. Tujuannya agar menghindari tajamnya polarisasi dukungan terhadap paslon yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Kami mendorong agar presidential threshold diturunkan hingga 10 persen, sehingga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang dimungkinkan munculnya lebih dari dua paslon. Dengan demikian rakyat lebih banyak opsi untuk memilih pemimpin mereka," ujar Sekretaris Fraksi PKB DPR Fathan Subchi kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Fathan menuturkan berkaca pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, angka Pres-T 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu sebelumnya, terlalu berisiko terhadap soliditas bangsa. Tingginya ambang batas tersebut, lanjut Fathan, hanya berdampak pada minimnya keikutsertaan paslon.

Akibatnya dalam dua kali perhelatan Pilpres tersebut yang muncul hanya dua pasangan calon sehingga memunculkan polarisasi dukungan yang begitu tajam di tengah masyarakat. "Kami menilai polarisasi dukungan di tengah tingginya keragaman serta kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia sangat berbahaya. Pengalaman di 2014 dan 2019 menunjukkan betapa masyarakat begitu terbelah, bahkan hingga saat ini kalo kita lihat di media sosial aroma perpecahan itu masih terasa," ujar Fathan.

Fathan optimistis dengan angka Pres-T 10 persen, maka peluang munculnya lebih dari dua paslon sangat terbuka. Semakin banyak kesempatan dari putera-puteri terbaik bangsa untuk ikut berkompentisi menjadi presiden dan wakil presiden. Fathan menambahkan, penurunan Pres-T ini juga harus diikuti dengan penghapusan redaksi "atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR Sebelumnya".

Basis perhitungan Pres-T, ungkap Fathan, didasarkan pada jumlah suara nasional yang diperoleh parpol yang memiliki kursi DPR. Sementara terkait angka ambang batas parpol lolos parlemen atau parliamentary threshold (PT), Fathan menyatakan, PKB mengusulkan 7 persen

"Batasan 7 persen ini akan menciptakan lembaga parlemen yang sederhana dan stabil. Kami ingin lembaga parlemen di masa depan kian ramping sehingga menyederhanakan proses-proses politik dalam pelaksanaan fungsi sebagai wakil rakyat baik dalam hal pengawasan, anggaran, maupun proses legislasi," ucap Fathan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Terapkan Standar Protokol Kesehatan di Setiap Tahapan Pilkada

Tahapan awal pelaksanaan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dengan kembali mengaktifkan petugas pelaksana di seluruh daerah.

POLITIK | 11 Juni 2020

Pilkada Serentak, DPR Berencana Libatkan Gugus Tugas Covid-19

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bakal dilibatkan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

POLITIK | 11 Juni 2020

Mahfud: Pilkada Harus Digelar untuk Lahirkan Pemerintahan Efektif

Pilkada harus tetap digelar kendati pandemi Covid-19 masih berlangsung pada saat ini.

POLITIK | 11 Juni 2020

Kader Partai Demokrat Diminta Solid

Seluruh Partai Demokrat (PD) diminta senantiasa menjaga solidaritas.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Diapresiasi

Akbar Yahya mengapresiasi pengesahan susunan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

POLITIK | 10 Juni 2020

Ganjar Pranowo Belum Tentu Didukung PDIP di 2024

Lembaga Survei Vox Populi Research Centre merilis hasil survei terbarunya mengenai elektabilitas para calon presiden 2024.

POLITIK | 9 Juni 2020

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Menurut Bambang Soesatyo dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun.

POLITIK | 9 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS