DPR Kritik Pelonggaran PSBB Tanpa Penegakan Hukum

DPR Kritik Pelonggaran PSBB Tanpa Penegakan Hukum
Evita Nursanty (tengah). (Foto: Istimewa)
Asni Ovier / AO Jumat, 12 Juni 2020 | 07:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR mengkritik kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. Pasalnya, pelonggaran tersebut dilakukan tanpa ada proses penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

“Pelonggaran PSBB atau PSBB transisi atau apa pun istilahnya saat ini sudah kebablasan. Banyak masyarakat yang tidak memakai masker, banyak yang keluyuran tanpa memperhatikan social distancing. Saya benar-benar khawatir ini akan membuat korban Covid-19 bertambah lagi,” ujar anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, di Jakarta, Jumat (2/6/2020).

Menurut Evita, pelonggaran PSBB di berbagai daerah seharusnya dijalankan dengan penegakan aturan protokol kesehatan yang ketat dann dijalankan oleh aparatur pemerintah daerah, termasuk melibatkan TNI dan Polri sebagaimana diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Sayangnya, dalam pantauan sejauh ini, masyarakat terkesan dibiarkan saja tidak melaksanakan protokol tersebut.

“Mana penegakan hukum yang katanya diberlakukan denda Rp 250.000 bagi yang tidak mengenakan masker? Siapa yang melakukan penindakan di lapangan? Wajar saja kalau kemudian masyarakat tidak takut lagi, karena dia pikir sudah aman. Padahal, transisi ke new normal bukan berarti virusnya sudah tidak ada,” ujar Evita.

Evita juga khawatir jika pemerintah daerah dengan semua fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan tidak siap jika kemudian pasien Covid-19 meningkat. Dikatakan, persiapan menuju new normal seharusnya dilakukan dengan penegakan hukum bukan dibiarkan begitu saja.

Dari angka statistik yang dicatat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kata Evita, jumlah positif Covid-19 mengalami pertambahan harian tertinggi pada 9 Juni lalu dengan 239 kasus. Kemudian, pada 10 Juni lalu bertambah kasus baru sebanyak 147 kasus  dan 11 Juni lalu 129 kasus. Sementara, angka tertinggi harian di Ibu Kota tercatat pada 16 April 2020 dengan 223 kasus.

Angka ini, kata Evita, mencemaskan sejumlah kalangan, termasuk kalangan pebisnis yang khawatir usaha mereka akan ditutup lagi kalau angka positif Covid-19 di Jakarta kembali naik. Oleh karena itu, ujar Evita Nursanty, bolanya ada di pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

“Sekali lagi, disiplin itu harus ditegakkan. Berikan sanksinya, jangan nanti merasa benar sendiri, padahal belum melakukan penegakan disiplin," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com