Presidential Threshold Dinilai Hambat Kaum Perempuan Ikut Pilpres
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presidential Threshold Dinilai Hambat Kaum Perempuan Ikut Pilpres

Jumat, 12 Juni 2020 | 23:59 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ambang batas pencalonan dalam pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) atau presidential threshold (pres-T) dinilai menghambat kaum perempuan ikut berkompetisi. Setiap partai politik (parpol) peserta pemilu diharapkan dapat mengusung pasangan calon (paslon) dalam pilpres.

"Kalau semua partai boleh mengusung, bukan tidak mungkin Grace Natalie (ketua umum PSI) diusung partainya sendiri. Ada calon presiden perempuan. Ambang batas justru perkecil dan persempit ruang perempuan untuk eksis di politik," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini.

Hal itu disampaikan Titi saat diskusi daring bertajuk "Ambang Batas Pilpres dan Kuasa Oligarki", Jumat (12/6/2020). "Keyakinan kami pasal 6A ayat 2, membebaskan peserta pemilu maupun gabungan partai mengusung calon. Karena kalau bicara ambang batas calon terpilih, konstitusi sebut 50 persenlebih," ujar Titi.

Titi menjelaskan pilpres di Indonesia menganut dua putaran. Artinya tidak dimaksudkan untuk membatasi kontestan. Seandainya pilpres bertujuan pembatasan, maka yang diterapkan harusnya satu putaran.

"Sistem kita dua putaran. Harus mayoritas mutlak. Dengan demikian kalaupun calonnya banyak, ada saringan alamiah yaitu keterpilihan 50 persen lebih suara," ucap Titi .

Menurut Titi, keserentakan pilpres dan pemilu legislatif (pileg) yaitu mencegah praktik politik transaksional. Angka pres-T 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu sebelumnya justru membuat politik transaksional terjadi.

"Karakter kita kan sistem presidensiil. Harusnya tidak dibelenggu parlemen. Tapi sekarang presiden yang dicalonkan terbelenggu dari hasil pemilu sebelumnya. Muncul dominasi parlemen dalam pencalonan presiden," tukas Titi.

Titi menambahkan pintu oligarki mencuat, ketika kader terbaik partai tidak bisa diusung dalam pilpres.

"Ruang negosiasi juga menjadi pintu masuk yang sangat terbuka lebar bagi peran-peran oligarki untuk kembali. Akhirnya yang bisa jadi capres, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Politik kita tidak kompetitif kalau ambang batas masih diberlakukan. Politik identitas dan polarisasi akan semakin kuat," imbuh Titi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wanhor Partai Demokrat Akan Proses Pemecatan Subur Sembiring

Wanhor PD banyak menerima usulan pemecatan Subur Sembiring. Hal itu menyusul manuver Subur terkait kepengurusan DPP PD periode 2020-2025.

POLITIK | 12 Juni 2020

Bertemu 4 Mata, Ini yang Didiskusikan Presiden Jokowi Bersama Adian

Presiden Jokowi mendiskusikan berbagai hal mulai dari situasi nasional hingga kondisi Badan Usaha Milik Negara bersama Adian Napitupulu.

POLITIK | 12 Juni 2020

MPR Minta Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional

Pemerintah diminta memastikan protokol kesehatan di pasar tradisional guna mencegah penyebaran virus corona.

POLITIK | 12 Juni 2020

Pilkada 9 Desember Beresiko, Alihkan Dana Rp 10 Triliun untuk Covid-19

Komite I DPD sudah menyatakan sikap menolak pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 karena akan merusak makna dan kualitas demokrasi.

POLITIK | 12 Juni 2020

Djarot Sampaikan Alasan PDIP Inginkan PT 5%

Sistem proporsional tertutup dianggap memudahkan rakyat dalam proses pemilihan.

POLITIK | 12 Juni 2020

Ini Kata Sekretaris Fraksi PDIP Soal PT dan Pres-T

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto mengatakan sama sekali belum ada draf resmi RUU Pemilu yang dibahas Pemerintah dengan DPR.

POLITIK | 12 Juni 2020

Agenda Jokowi Pekan Ini Tertutup, Ini Penjelasan Istana

Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan Presiden terkait kebijakan yang akan diputuskan.

POLITIK | 12 Juni 2020

Pekan Kedua Transisi New Normal, Jokowi Salat Jumat di Masjid Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melaksanakan Salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

POLITIK | 12 Juni 2020

DPR Kritik Pelonggaran PSBB Tanpa Penegakan Hukum

Upaya menuju "new normal" bukan berarti Covid-19 sudah tidak ada, sehingga pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan.

POLITIK | 12 Juni 2020

Moeldoko: Pemerintah Optimistis Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintah tetap optimistis mampu menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

POLITIK | 11 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS