PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki

Sabtu, 13 Juni 2020 | 21:08 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Lingkaran Masyarakat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengemukakan, wacana kenaikan ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen hingga 10 persen, hanya melanggengkan oligarki partai politik (Parpol). Selain itu, kenaikan parliamentary threshold dinilai akan menutup peluang partai baru.

Baca Juga: Ini Kata Sekretaris Fraksi PDIP Soal PT

"Jelas kenaikan parliamentary threshold seperti itu menuju desain pengekalan oligarki partai dan sekarang menuju oligarki antar partai," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

Ray melihat skenario seperti itu dibuat secara sistematik. Jika tidak dirunut, skenario itu tidak akan terlihat dengan jelas. Padahal, sejak dari Undang-undang (UU) pendirian parpol, skenario pengentalan oligarki parpol sudah jelas tercipta.

"Hal itu dimulai dari syarat pendirian parpol, yang selanjutnya dibedakan dengan syarat keikutsertaan parpol dalam ajang pemilu," jelasnya.

Ray menilai, keberadaan 100 persen parpol di seluruh provinsi dengan 75 persen berada di kabupaten/kota dari seluruh Indonesia menunjukan ketakutan parpol lama akan munculnya kekuatan baru sebagai pesaing. Kemudian daerah pemilihan atau Dapil dibuat dengan jumlah kursi yang menguntungkan parpol lama.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%

"Skenario 3 kursi hingga 8 kursi per Dapil akan berimplikasi pada perolehan kursi untuk partai-partai besar. Ujungnya ada pada persyaratan PT ini," tegasnya.

Menurut Ray, jika pilihannya PT sampai 7 persen, kemungkinan besar parpol di parlemen tidak akan lebih dari tiga parpol. Strategi ini sebenarnya karena parpol lama yang terlanjur besar takut kehilangan suara dan beralihnya pemilih ke parpol baru.

Ray mencontohkan, fenomena Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat parpol besar merasa khawatir nasib suara mereka di masa depan.

"Tanpa prestasi dan kepedulian pada aspirasi publik, tidak mustahil mereka akan ditinggalkan pemilih. Sebelum itu terjadi, maka dihadanglah kekuatan baru. Pada saat yang sama, mereka tetap bisa eksis tanpa saingan berarti," tutup Ray.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KSPSI: Besaran Iuran Tapera Bebani Buruh

"Tapera harusnya jadi opsional. Tidak dipaksakan seperti saat ini," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

POLITIK | 13 Juni 2020

Nasdem Tolak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

"Nasdem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966," kata Ahmad M Ali.

POLITIK | 13 Juni 2020

Tahapan Pilkada Siap Dimulai, KPU Minta Kepastian Anggaran

Dengan dibukanya tahapan Pilkada, KPU meminta pemerintah dan DPR agar memastikan dana Pilkada

POLITIK | 12 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Hambat Kaum Perempuan Ikut Pilpres

Ambang batas pencalonan dalam pemilu presiden dan wakil presiden atau "presidential threshold" (pres-T) dinilai menghambat kaum perempuan ikut berkompetisi.

POLITIK | 12 Juni 2020

Wanhor Partai Demokrat Akan Proses Pemecatan Subur Sembiring

Wanhor PD banyak menerima usulan pemecatan Subur Sembiring. Hal itu menyusul manuver Subur terkait kepengurusan DPP PD periode 2020-2025.

POLITIK | 12 Juni 2020

Bertemu 4 Mata, Ini yang Didiskusikan Presiden Jokowi Bersama Adian

Presiden Jokowi mendiskusikan berbagai hal mulai dari situasi nasional hingga kondisi Badan Usaha Milik Negara bersama Adian Napitupulu.

POLITIK | 12 Juni 2020

MPR Minta Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional

Pemerintah diminta memastikan protokol kesehatan di pasar tradisional guna mencegah penyebaran virus corona.

POLITIK | 12 Juni 2020

Pilkada 9 Desember Beresiko, Alihkan Dana Rp 10 Triliun untuk Covid-19

Komite I DPD sudah menyatakan sikap menolak pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 karena akan merusak makna dan kualitas demokrasi.

POLITIK | 12 Juni 2020

Djarot Sampaikan Alasan PDIP Inginkan PT 5%

Sistem proporsional tertutup dianggap memudahkan rakyat dalam proses pemilihan.

POLITIK | 12 Juni 2020

Ini Kata Sekretaris Fraksi PDIP Soal PT dan Pres-T

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto mengatakan sama sekali belum ada draf resmi RUU Pemilu yang dibahas Pemerintah dengan DPR.

POLITIK | 12 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS