Logo BeritaSatu

Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas

Sabtu, 13 Juni 2020 | 22:47 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com -Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini mengemukakan, adanya aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (pres-T) membatasi munculnya calon presiden (Capres) berkualitas dalam ajang pemilihan umum (Pemilu).

Baca Juga: Presidential Threshold Hambat Kaum Perempuan

Selain itu, aturan presidential threshold juga dinilai melemahkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis karena partai politik (Parpol) menjadi terhambat untuk mengusung kader-kadernya menjadi calon presiden dan wakil presiden di pemilu.

"Ini juga bisa makin menyuburkan praktik mahar politik dan memperkuat oligarki di parpol," kata Titi di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

Baca Juga: PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

Titi menjelaskan, dalam sistem presidensial karakter pemilunya tidak bergantung pada parlemen seperti pada sistem parlementer. Sementara, ambang batas pencalonan presiden sebaliknya membuat pencalonan presiden bergantung pada kekuatan yang ada di parlemen. Hal itu, sama sekali tidak sejalan dengan sistem presidensial.

"Ambang batas pencalonan presiden pada pemilu 2019 lalu telah terbukti mengakibatkkan pemilih kita menjadi terpolarisasi dan terbelah sedimikian rupa, kampanye menjadi tidak programatik, serta politik identitas dan politisasi SARA menguat. Hal yang sama, potensial kembali terjadi pada Pemilu 2024 bila kebijakan ambang parlemen tidak dikoreksi," ujar Titi.

Baca Juga: Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol

Sementara itu, peneliti pada Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erick Kurniawan mengemukakan, aturan ambang batas pencalonan presiden tidak lazim di model pemilu serentak. Adanya aturan itu mengakibatkan terbatasnya pilihan warga negara akan calon presiden.

"Idealnya, tak ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden agar dapat mendorong hadirnya alternatif capres dan cawapres bagi pemilih. Pada sisi lain, partai-partai juga harus mulai ditertibkan untuk urusan berkoalisi dalam mengusung pasangan capres dan cawapres," kata Erick.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Komnas HAM Minta Polisi Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Nilai Sepak Bola Kerap Pancing Suporter Emosi

Mahfud MD menyampaikan penyesalan pemerintah atas terjadinya tragedi Kanjuruhan usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10/2022).

NEWS | 2 Oktober 2022

Ahmad Sahroni Kecam Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengecam pengunaan gas air mata dalam kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

NEWS | 2 Oktober 2022

Komnas HAM Kantongi Berbagai Video Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Komnas HAM mengantongi berbagai video terkait kerusuhan Kanjuruhan seusai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya di Malang.

NEWS | 2 Oktober 2022

174 Tewas di Tragedi Kanjuruhan, Salah Satu Bencana Stadion Terburuk di Dunia

174 orang tewas terinjak-injak pada pertandingan sepak bola Indonesia yang dikenal dengan tragedi Kanjuruhan dan menjadi salah satu bencana stadion terburuk di dunia.

NEWS | 2 Oktober 2022

Segera ke Malang, Mantan CEO Arema: Saya Ingin Bersama Aremania

Mantan CEO Arema, Agoes Soerjanto segera bergegas ke Malang, karena ingin bersama-sama dengan Aremania, usai tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Viral, Tragedi Kanjuruhan Malang Jadi Sorotan Media Tiongkok

Kerusuhan maut pascapertandingan sepak bola Arema FC-Persebaya atau tragedi Kanjuruhan menjadi sorotan sejumlah media Tiongkok.

NEWS | 2 Oktober 2022

Apa Bahaya Gas Air Mata? Ini Penjelasan Prof Tjandra Yoga

Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan ada lima tentang gas air mata dan efeknya yang perlu diketahui.

NEWS | 2 Oktober 2022

Suap IMB Apartemen, Eks Wali Kota Yogyakarta Segera Diadili

Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait IMB apartemen Royal Kedhaton segera diadili.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Ini Pernyataan Sejumlah Artis

Sejumlah artis sangat menyayangkan terjadinya tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan, Malang.

NEWS | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Dalami Penggunaan Gas Air Mata

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Dalami Penggunaan Gas Air Mata

BOLA | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings