Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP

Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Dok )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Minggu, 14 Juni 2020 | 10:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan PDIP setuju mengedepankan aspek musyawarah dan mufakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Oleh sebab itu, PDIP sepakat mencari solusi atas keberatan pemerintah dan sejumlah pihak terhadap sejumlah isu yakni ciri pokok Pancasila dan penambahan ketentuan menimbang menyangkut larangan komunisme/marxisme, kapitalisme/liberalisme, serta khilafahisme.

Baca juga: Basarah: RUU HIP Bicara Panduan Pemerintahan, Bukan Izin PKI Bangkit

Menurut Hasto, pihaknya menilai ada upaya pecah belah kekuatan bangsa dalam konteks RUU HIP. Di era kolonial, politik becah belah disebut devide et impera. Padahal, Indonesia dikenal sebagai bangsa pejuang, negara pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan. Hal ini diwujudkan dalam spirit Konferensi Asia Afrika 1955.

"Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera," kata Hasto, Minggu (14/6/2020).

Atas dasar hal tersebut, terkait dinamika pembahasan RUU HIP, sikap PDIP adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat.

Dengan demikian terhadap materi muatan di Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDIP setuju untuk dihapus.

Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan.

"Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang," ulasnya.

Lebih jauh, Hasto menyatakan berbagai pendapat berkaitan RUU HIP menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa. Dengan demikian, akan bijak sekiranya semua pihak mengedepankan dialog. "Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktek demokrasi Pancasila," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com