Penerapan Pres-T Dinilai Ciptakan Polarisasi di Tengah Masyarakat

Penerapan Pres-T Dinilai Ciptakan Polarisasi di Tengah Masyarakat
Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / FER Minggu, 14 Juni 2020 | 19:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Pres-T) akan melahirkan sejumlah permasalahan. Salah satunya, akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat sebelum dan sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Baca Juga: Mayoritas Parpol Keberatan Pres-T Nol Persen

"Jika presidential threshold tetap diberlakukan akan memelihara tendensi polarisasi. Ini sangat bahaya bagi politik yang waras, produktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," kata Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor dalam diskusi daring, Minggu (14/6/2020).

Firman menuturkan, presidential threshold juga memicu negosiasi pragmatis, karena partai politik (Parpol) berupaya mencukupi ambang batas pencalonan. Selain itu, Pres-T berpotensi meredupkan kandidat pemimpin alternatif. Pasalnya, menurut Firman, angka Pres-T dari hasil pemilu sebelumnya pun tidak sejalan dengan prinsip keserentakan.

"Tidak relevan kalau kita mengambil referensi lima tahun lalu. Bagaimana mungkin kita ingin bertarung serentak, tapi referensinya hasil lima tahun lalu. Presidential threshold juga mengaburkan makna penguatan presidensialisme," ujar Firman.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%

Firman menambahkan, parpol di Indonesia tidak akan semakin dewasa apabila selalu ada Pres-T. "Parpol tidak diberi kesempatan bertarung menjadikan kadernya nomor satu untuk memimpin negara," imbuh Firman.

Firman menyoroti adanya kekhawatiran yang tidak perlu dari segelintir kalangan. Misalnya penghapusan Pres-T bakal memunculkan banyak kandidat. "Apakah rakyat bingung dengan banyak calon yang maju? Saya rasa rakyat tidak terlalu bingung-bingung amat," tegas Firman.

Di sisi lain, Firman mengatakan, wacana ambang batas parlemen 7 persen sangat tidak logis. Sebab, berpotensi menambah suara rakyat yang terbuang.

Baca Juga: PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

"Akan ada problem keberagaman. Tokoh-tokoh potensial tidak masuk, karena partainya tidak masuk parlemen. Alternatif ide menjadi tersungkur," kata Firman.



Sumber: BeritaSatu.com