Imbas Pandemi Covid-19

Jumlah Pemilih Pilkada 2020 Terancam Menurun

Jumlah Pemilih Pilkada 2020 Terancam Menurun
Jeirry Sumampow (Foto: Antara)
Yeremia Sukoyo / FER Senin, 15 Juni 2020 | 18:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk melaksanakan tahapan Pilkada 2020 sesuai PKPU Nomor 5/2020. Padahal, pandemi virus corona atau Covid-19 belum terkendali dengan terus melonjaknya jumlah kasus di Indonesia.

Baca Juga: Persiapan Pilkada 2020 Dinilai Kurang Meyakinkan

Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai, pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 terkesan terburu-buru. Mengingat, hingga saat ini masih ada peningkatan yang cukup signifikan penularan Covid-19 di Indonesia.

"Saya melihat kesannya penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 terburu-buru," kata Jeirry Sumampow, dalam diskusi 'Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 dalam Ketidakpastian Pandemi Covid-19: Siapkah Kita?'yang digagas Para Syndicate, di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Dirinya meyakini, di dalam penyelenggaran Pilkada kali ini, penyelenggara Pemilu akan bekerja lebih keras ketimbang dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Di sisi lain, tingkat partisipasi pemilih pun bisa terancam mengalami penurunan.

"Penyelenggara pemilu harus kerja keras dibanding kondisi biasa. Bagaimana kita membiasakan diri hidup dalam suasana Covid-19. Bebannya ada di penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu," ucapnya.

Baca Juga: Bawaslu Aktifkan Kembali Panwascam

Namun demikian, karena saat ini sudah memasuki tahapan awal penyelenggaran, maka mau tidak mau semua pihak harus komitmen menjaga kualitas Pilkada.

"Kita harus mengajak seluruh elemen untuk membuat pilkada tetap berkualitas meskipun dilaksanakan di situasi yang tidak normal," ucap Jeirry.

Dirinya mengingatkan, Pilkada yang digelar di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 tentu akan membuat orang berpikir ulang untuk ke TPS. Kondisi ini yang harus dijadikan perhatian bersama demi menjaga kualitas Pilkada.

"Kalau disuruh memilih, orang akan mementingkan keselamatannya ketimbang ikut pilkada. Bagaimana membuat orang agar kekhawatirannya akan semakin hilang? Kita tentu harus membangun kepedulian karena pilkada tidak normal ini," ucapnya.

Baca Juga: Jumlah Pemilih Pilkada 106 Juta Orang, TPS 304.927

Direktur Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD), August Mellaz, menjelaskan, saat ini negara-negara demokrasi di seluruh dunia tengah ditantang untuk merealisasikan komitmennya menjaga legitimasi demokrasi.

"Momentum ini suka tidak suka sebagai upaya negara menciptakan keseimbangan itu. Kesepakatan politik antara pemerintah dengan penyelengara pemilu sepakat menggelar tahapan Pilkada," kata August Mellaz.



Sumber: BeritaSatu.com