Bawaslu Ingatkan Bansos Tak Ditempel Stiker Kepala Daerah

Bawaslu Ingatkan Bansos Tak Ditempel Stiker Kepala Daerah
Ilustrasi bantuan sosial. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / YUD Selasa, 16 Juni 2020 | 16:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak ditempeli stiker kepala daerah, khususnya petahana yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Bawaslu sudah melakukan sosialisasi, bahkan memberikan teguran.

"Kami sudah sosialisasi dan lakukan imbauan, bahkan teguran. Bansos harus atas nama pemda (pemerintah daerah), bukan atas nama paslon (pasangan calon). Kalau ada bansos dari pusat, tulis bantuan pusat, jangan tempel stiker bakal paslon," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Hal itu disampaikan Abhan dalam Seminar Daring bertajuk "Pemilu Serentak di Tengah Pandemi", Selasa (16/6/2020). "Jadi kami temukan ada stiker gambar kepala daerah yang bukan memakai baju kepala daerah. Ada stiker yang ditempel, dan kebetulan mereka sudah mendapat rekomendasi dari partai," ujar Abhan.

Abhan juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melakukan terobosan. Misalnya jabatan kepala daerah juga merangkap kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

"Apakah tidak dimungkinkan kepala gugus tugas tidak dijabat kepala daerah? Ini untuk menghindari potensi itu (politisasi bansos). Jadi harus ada terobosan agar kepala daerah tidak salah gunakan kepentingan. Mungkin bisa dikaji Kemdagri," ucap Abhan.

Menurut Abhan dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada, terdapat sekitar 200 lebih calon petahana. "Harapan kami bakal calon petahana tidak manfaatkan situasi bantuan Covid-19 untuk kepentingan praktis pilkada. Petahana ini kan sudah dapat banyak akses. Harus fair dalam melaksanakan Pilkada 2020," tegas Abhan.

Abhan menambahkan penyalahgunaan kewenangan bisa menjadi potensi pelanggaran pidana pemilihan dan administratif. "Sanksinya sampai bisa didiskuakifikasi bagi pasangan petahana yang melakukan perbuatan abuse of power," tambah Abhan.



Sumber: BeritaSatu.com