Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas
Hadar Nafis Gumay. (Foto: Antara / Muhammad Adimaja)
Robertus Wardi / FER Rabu, 17 Juni 2020 | 16:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 sarat obral kualitas. Dengan dalih pilkada dilaksanakan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, akan dilaksanakan seadanya, asal bisa dilaksanakan dan berbagai prosedur dimudahkan, bahkan dilewatkan.

Baca Juga: Akhyar dan Bobby Nasution Bertarung di Pilkada Medan

"Kita ragu akan kualitasnya. Ada obral kualitas yang ditunjukan. Ini sangat berbahaya,” kata Hadar dalam diskusi virtual bertema 'Politik Ekonomi Pilkada 2020' di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Hadar menjelaskan, kualitas pilkada diukur sejauh mana semua tahapan dilakukan dengan benar, komprehensif dan tidak terburu-buru. Misalnya, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) tidak bisa dilakukan dengan daring atau online. Hal yang sama berlaku dalam hal verifikasi persyaratan calon independen yang tidak bisa secara daring.

Selain itu, kata Hadar, masa kampanye juga harus sesuai Undang-undang (UU) dan adil bagi semua peserta. Sementara, di sisi lain, pemilih dan masyarakat aktif mengikuti berbagai proses karena menyangkut pemimpinnya untuk lima tahun kedepan. Bukan pemilih yang pasif atau cuek karena ketakutan terhadap pandemi corona.

Baca Juga: Bawaslu Akan Awasi Penerapan Protokol Covid-19

"Kualitas jangan ditawar dong. Jangan karena masa pandemi yang tidak normal, ya enggak apa-apalah kalau nanti pemilih tidak banyak, kampanye ala kadar yang penting diberi ruang. Kemudian, semuanya model daring atau online. Ini kan bicara kita (di kota, Red) enggak apa-apa tetapi bagaimana masyarakat di luar sana yang tidak terjangkau internet. Saya ragu itu sulit terjadi kampanye daring," jelasnya.

Hadar melihat motif utama memaksakan pilkada tetap digelar tahun 2020 ini adalah untuk menggerakan ekonomi. "Dengan pelaksanaan pilkada, diharapkan roda perekonomian di daerah-daerah ikut bergerak sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Menurut Hadar, masalah ekonomi memang harus diperhatikan dalam pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang. Namun hendaknya, pemerintah dan masyarakat fokus urus ekonomi terlebih dahulu. Pelaksanaan pilkada harus ditangguhkan sambil menunggu penyebaran Covid-19 mereda.

Baca Juga: Jumlah Pemilih Pilkada 2020 Terancam Menurun

"Kita lihat grafik Covid-19 tidak turun. Malah sudah ada serangan kedua. Bagaimana nanti pilkada berjalan baik jika angka Covid-19 masih tinggi. Bisa-tidak dijamin partisipasi masyarakat kalau masih seperti sekarang," ujarnya.

Hadar mengakui, pilkada memang akan dilakukan dengan protokol yang ketat dengan menggenakan masker, sarung tangan, hand sanitizer hingga alat pelindung diri (APD).

"Masalahnya, dalam sisa waktu hanya satu minggu menjelang turun ke lapangan untuk verifikasi calon independen, kesediaan berbagai perlengkapan kesehatan itu belum ada. Dengan kondisi tersebut, sulit mendapatkan hasil pilkada yang maksimal dan berkualitas," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com