Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas

Rabu, 17 Juni 2020 | 16:54 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 sarat obral kualitas. Dengan dalih pilkada dilaksanakan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, akan dilaksanakan seadanya, asal bisa dilaksanakan dan berbagai prosedur dimudahkan, bahkan dilewatkan.

Baca Juga: Akhyar dan Bobby Nasution Bertarung di Pilkada Medan

"Kita ragu akan kualitasnya. Ada obral kualitas yang ditunjukan. Ini sangat berbahaya,” kata Hadar dalam diskusi virtual bertema 'Politik Ekonomi Pilkada 2020' di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Hadar menjelaskan, kualitas pilkada diukur sejauh mana semua tahapan dilakukan dengan benar, komprehensif dan tidak terburu-buru. Misalnya, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) tidak bisa dilakukan dengan daring atau online. Hal yang sama berlaku dalam hal verifikasi persyaratan calon independen yang tidak bisa secara daring.

Selain itu, kata Hadar, masa kampanye juga harus sesuai Undang-undang (UU) dan adil bagi semua peserta. Sementara, di sisi lain, pemilih dan masyarakat aktif mengikuti berbagai proses karena menyangkut pemimpinnya untuk lima tahun kedepan. Bukan pemilih yang pasif atau cuek karena ketakutan terhadap pandemi corona.

Baca Juga: Bawaslu Akan Awasi Penerapan Protokol Covid-19

"Kualitas jangan ditawar dong. Jangan karena masa pandemi yang tidak normal, ya enggak apa-apalah kalau nanti pemilih tidak banyak, kampanye ala kadar yang penting diberi ruang. Kemudian, semuanya model daring atau online. Ini kan bicara kita (di kota, Red) enggak apa-apa tetapi bagaimana masyarakat di luar sana yang tidak terjangkau internet. Saya ragu itu sulit terjadi kampanye daring," jelasnya.

Hadar melihat motif utama memaksakan pilkada tetap digelar tahun 2020 ini adalah untuk menggerakan ekonomi. "Dengan pelaksanaan pilkada, diharapkan roda perekonomian di daerah-daerah ikut bergerak sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Menurut Hadar, masalah ekonomi memang harus diperhatikan dalam pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang. Namun hendaknya, pemerintah dan masyarakat fokus urus ekonomi terlebih dahulu. Pelaksanaan pilkada harus ditangguhkan sambil menunggu penyebaran Covid-19 mereda.

Baca Juga: Jumlah Pemilih Pilkada 2020 Terancam Menurun

"Kita lihat grafik Covid-19 tidak turun. Malah sudah ada serangan kedua. Bagaimana nanti pilkada berjalan baik jika angka Covid-19 masih tinggi. Bisa-tidak dijamin partisipasi masyarakat kalau masih seperti sekarang," ujarnya.

Hadar mengakui, pilkada memang akan dilakukan dengan protokol yang ketat dengan menggenakan masker, sarung tangan, hand sanitizer hingga alat pelindung diri (APD).

"Masalahnya, dalam sisa waktu hanya satu minggu menjelang turun ke lapangan untuk verifikasi calon independen, kesediaan berbagai perlengkapan kesehatan itu belum ada. Dengan kondisi tersebut, sulit mendapatkan hasil pilkada yang maksimal dan berkualitas," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perdebatan di Medsos Dinilai Lebih Banyak Emosi Dibanding Substansi

Farah Putri Nahlia menilai, perdebatan di medsos lebih banyak bersifat emosional daripada substansi, sehingga kemudian berujung pada masalah hukum.

POLITIK | 17 Juni 2020

Azis Syamsuddin Sebut DPR Akan Ikut Keputusan Pemerintah soal RUU HIP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya akan mengikuti keinginan Pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 17 Juni 2020

Ikuti Perkembangan Digital, AHY Luncurkan Demokrat Newsletter

Inovasi dalam menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan program unggulan yang ia sampaikan saat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

NASIONAL | 17 Juni 2020

AHY Luncurkan Layanan KTA Partai Demokrat Gratis

Satu lagi terobosan PD di bawah kepemimpinan Ketum AHY.

POLITIK | 17 Juni 2020

Metode Pemungutan Suara Pilkada Masih Manual

Menurut KPU, penggunaan hak pilih secara elektronik atau daring tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait pilkada.

POLITIK | 16 Juni 2020

Fraksi Demokrat Dukung Penundaan RUU HIP

Fraksi Demokrat menilai sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP tepat.

POLITIK | 16 Juni 2020

PKB Harap Pembahasan RUU HIP Tidak Terburu-buru

Menurut Ketua DPP Yanuar Prihatin, RUU HIP yang merupakan usul DPR semestinya dikoreksi.

POLITIK | 16 Juni 2020

Boni Hargens Sebut 5 Kriteria yang Harus Dimiliki Kapolri Baru

5 kriteria ini penting sebagai wujud kepemimpinan Polri yang kuat, nasionalis dan demokratis terutama dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan.

POLITIK | 16 Juni 2020

Mahfud MD: Pancasila Resmi Disahkan 18 Agustus 1945

Mahfud MD mengemukakan Pancasila yang resmi dipakai adalah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

POLITIK | 16 Juni 2020

PBNU: Pembahasan RUU HIP Hanya Akan Menimbulkan Polemik

"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS