PKS Tolak RUU HIP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PKS Tolak RUU HIP

Rabu, 17 Juni 2020 | 17:00 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mengemukakan sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Fraksi PKS sudah mengkritisi dan menolaknya. Hal itu karena pembahasannya tidak mendengarkan masukan banyak pihak. Baleg hanya menerima masukan dari Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BIPP).

"Sejak awal kami menilai RUU ini belum mengakomodasi aspirasi publik sepenuhnya,” kata Bukhori di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Ia menjelaskan ada beberapa dasar dari penolakan PKS. Pertama, RUU itu tidak boleh dipertentangkan antara prinsip ketuhanan dan prinsip kebangsaan, atau hanya condong ke salah satunya. Hal ini penting untuk membentuk sinergi dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, RUU HIP seharusnya memasukkan ketentuan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Hal itu karena TAP MPRS tersebut, belum pernah dicabut dan masih berlaku sampai saat ini.

Ketiga, PKS menilai pembinaan haluan ideologi Pancasila yang diatur didalam RUU ini dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, karya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mencintai ilmu pengetahuan.

Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menghantarkan Indonesia mencapai cita-cita nasional menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagai berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Keempat, Fraksi PKS mempertanyakan urgensi dibentuknya kementerian atau badan kependudukan dan keluarga nasional untuk menjamin terlaksananya HIP sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 38 ayat (2) RUU ini. Pembentukan lembaga tersebut bukan suatu solusi yang tepat karena negara sudah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini berada langsung dibawah Presiden dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

"Sepatutnya BPIP inilah yang seharusnya diperkuat, bukan justru membentuk kementerian atau badan baru di tengah semangat efisiensi yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Bukhori yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU HIP.

Kelima, mencabut dan menghapuskan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) terkait dengan Ekasila. Alasannya sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana yang terjadi dalam rapat-rapat BPUPKI dan rapat PPKI, berbagai pandangan pendiri bangsa tentang Trisila dan Ekasila telah dirumuskan dalam Formula yang lebih komprehensif. Disitu mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia, yakni lima sila yang hari ini disebut Pancasila.

Kader PKS lainnya, Mardani Ali Sera menambahkan masalah ideologi sudah final. Pancasila sudah menjadi dasar negara dan rumah besar bangsa ini.

"Mengajukan RUU HIP yang membahas ideologi dapat menguras modal sosial kita. Mayoritas bangsa sudah punya konsensus Pancasila pengikat kita semua. Siapa yang ingin mengganggu Pancasila pasti akan berhadapan dengan mayoritas bangsa Indonesia," jelas Mardani yang juga anggota Komisi II DPR.

Sama seperti Bukhori, dia tegaskan RUU yang diajukan hanya untuk memperkuat BPIP. Dengan adanya kontroversi ini, pemerintah sudah bijak menghentikan pembahasan RUU HIP ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 
BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Baleg DPR: UU Cipta Kerja Masih Berlaku sampai 2 Tahun

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam 2 tahun sebagaimana putusan MK.

POLITIK | 27 November 2021

Gerindra: Event Formula E Jangan Timbulkan Pertentangan

Ahmad Muzani meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji benar penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat

POLITIK | 27 November 2021

Muzani Minta Kader Gerindra di Banten Terus Berkonsolidasi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader Partai Gerindra di Banten terus berkonsolidasi untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

POLITIK | 27 November 2021

3 Desember, Timsel Akan Umumkan 48 Nama Balon KPU-Bawaslu

Timsel akan mengumumkan 48 bakal calon (balon) KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 3 Desember 2021.

NASIONAL | 27 November 2021

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

POLITIK | 26 November 2021

PD: Kami yang Pertama Tolak UU Cipta kerja

Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan sebagai fraksi yang pertama kali menolak UU Cipta Kerja sejak awal. Baru kemudian Fraksi PKS mengikuti.

POLITIK | 26 November 2021

PD Setuju Segera Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan mendukung penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memutuskan jadwal Pemilu 2024.

POLITIK | 26 November 2021

DPR-Pemerintah Harus Perbaiki Pembentukan UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) guna memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

POLITIK | 26 November 2021

PAN: DPR dan Pemerintah Harus Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU Cipta Kerja untuk menyikapi putusan MK.

POLITIK | 26 November 2021

Hormati Putusan MK, Baleg Segera Dorong Revisi UU Ciptaker

Baleg DPR segera merespons putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat dengan mendorong revisi UU tersebut ke prolegnas prioritas.

POLITIK | 26 November 2021


TAG POPULER

# UFO


# Ezra Walian


# Varian Covid-19


# Ralf Rangnick


# Aliran Dana Teroris



TERKINI
Liverpool Bantai Southampton 4-0 di Anfield

Liverpool Bantai Southampton 4-0 di Anfield

BOLA | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings