Komisi VI DPR Dorong Koordinasi dan Grand Design Pengembangan UMKM

Komisi VI DPR Dorong Koordinasi dan Grand Design Pengembangan UMKM
Evita Nursanty. (Foto: Istimewa)
Asni Ovier / AO Kamis, 18 Juni 2020 | 11:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR mendukung penuh upaya pemerintah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Meski begitu, Komisi VI berharap adanya sinergi, pengawasan, dan grand design yang jelas agar bantuan UMKM itu tidak tumpang tindih dan malah menjadi bancakan oknum.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menanggapi informasi bahwa sembilan BUMN yang menyatakan mendukung untuk pengembangan Pasar Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (PaDi UMKM). Melalui platform PaDi UMKM, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan, dan meningkatkan efisiensi.

“Kita tentu mendukung upaya untuk membantu UMKM, tetapi semoga ini tidak hanya manis dalam pemberitaan saja. Sebab, terlalu banyak yang mengatasnamakan membantu UMKM, termasuk soal digitalisasi itu memang penting. Tetapi, sebelum ke sana coba bantu dulu mereka, misalnya bagaimana packaging dan higienitas produk UMKM yang baik dan benar. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini banyak pertanyaan, apakah mereka menjalankan protokol kesehatan. Sebab, kalau mau masuk digital itu free, ada banyak platform,” kata Evita di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Evita mengatakan, dirinya sering turun ke daerah dan merasakan sendiri produk UMKM enak, tetapi kemasannya sangat tidak bagus dan dipertanyakan higienitasnya. Jadi, kalau problem ini tidak dipecahkan, UMKM akan kalah bersaing.

“Mau masuk ke platform apa pun, termasuk melalui PaDi UMKM, mereka akan kalah. Memang mereka diberikan pelatihan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan lainnya, tetapi hanya sebatas tahu masalah tidak dibantu untuk memecahkan masalah secara langsung,” sambungnya.

Lebih mengherankan lagi, kata Evita, karena di setiap kunjungan ke daerah berbagai institusi selalu mengklaim memberikan bantuan UMKM, termasuk BUMN energi, telekomunikasi, perbankan, hingga pemda.

“Semua yang hadir mengaku menawarkan bantuan ke UMKM. Jadi, seharusnya UMKM di daerah itu sudah luar biasa kuatnya. Tetapi, ini perlu pengawasan dan sinergisitas juga. Maksud saya, jangan jadi kebohongan saja keberpihakan kita kepada UMKM ini. Perlu ada koordinasi, evaluasi, dan grand design,” ujar politisi PDI-P ini.

Secara khusus, Evita kemudian mempertanyakan realisasi bantuan untuk UMKM yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dari pusat hingga ke daerah pada masa Covid-19. Sebab, kata dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah mengungkapkan pemerintah telah menganggarkan tambahan belanja perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM dalam APBN 2020 mencapai Rp 255,1 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan program subsidi bunga untuk UMKM dan ultra mikro. Total anggaran untuk program subsidi bunga adalah sebesar Rp 34,15 triliun dengan jumlah debitur penerima subsidi bunga sebanyak 60,66 juta rekening.

Berbagai lembaga yang terlibat bagi UMKM dengan stimulus kredit meliputi perbankan, BPR, perusahaan pembiayaan, termasuk stimulus kredit melalui KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian, koperasi, petani, LPDB, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, UMKM pemda, UMKM online, dan koperasi penyalur UMI.

Di Kementerian Koperasi dan UKM, kata Evita, juga ada program Go Digital. Selain memiliki program stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan anggaran Rp 2 triliun dan diskon 25% untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp 10 triliun. Kemudian, stimulus yang kedua dalam bentuk bantuan tunai untuk sektor mikro.

“Bahkan, Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1,5 triliun dan untuk Bahana Rp 6 triliun. Judulnya semua adalah untuk UMKM. Maksud saya, semua ini harus diawasi kemudian coba kita evaluasi. Kita sinkronisasikan jangan sampai tumpang-tindih. Saya juga khawatir data-data UMKM di lembaga keuangan itu, apakah sudah benar atau tidak, termasuk yang di kementerian dan lembaga lain. Road map khusus UMKM ini harus jelas sehingga kita tahu mau kemana,” ucap Evita lagi.

Apalagi, ujarnya, bantuan stimulus ini masih selalu berputar pada stimulus kredit dan belum pada bantuan langsung untuk modal kerja bagi mereka yang sudah sulit untuk bergerak saat ini. Jadi, sinkronisasi data, juga harus didorong agar lembaga keuangan segera merealisasikan upaya membantu penyaluran kredit modal kerja untuk UMKM.

Jangan data stimulus kredit dan subsidi bunga dibesar-besarkan lalu dijadikan alasan untuk menahan kredit modal kerja. Presiden Jokowi saat rapat terbatas membahas program mitigasi dampak Covid-19 terhadap UMKM pada 15 April lalu, kata Evita, sudah memerintahkan agar soal kredit modal kerja ini juga harus segera dilaksakanan komprehensif, jangan menunggu UMKM itu mati.

"Kita minta semua kebutuhan ini betul-betul dihitung anggarannya. Jangan terkesan kita terlalu perduli kepada UMKM, tetapi UMKM-nya tidak merasa terbantu. Bahkan, banyak yang mati sebelum kondisi pandemi Covid-19 dapat diatasi sepenuhnya,” ujar Evita Nursanty.



Sumber: BeritaSatu.com