Ini Respons Baleg soal Usulan RUU HIP Dicabut dari Prolegnas
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.4)   |   COMPOSITE 6389.83 (-74.61)   |   DBX 1207.48 (-6.44)   |   I-GRADE 186.044 (-1.98)   |   IDX30 536.499 (-4.56)   |   IDX80 144.214 (-1.76)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.9)   |   IDXESGL 149.259 (-0.87)   |   IDXG30 145.988 (-1.79)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-4.07)   |   IDXQ30 152.642 (-1.08)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-5.42)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-8.18)   |   IDXV30 148.997 (-3.27)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.96)   |   Investor33 460.647 (-3.25)   |   ISSI 189.211 (-2.84)   |   JII 668.85 (-12.11)   |   JII70 234.095 (-4.31)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.96)   |   LQ45 998.257 (-10.23)   |   MBX 1767.88 (-22.35)   |   MNC36 340.661 (-2.59)   |   PEFINDO25 338.558 (-1.11)   |   SMInfra18 329.085 (-5.72)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.7)   |  

Ini Respons Baleg soal Usulan RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Jumat, 19 Juni 2020 | 18:32 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR merespons usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, pihaknya tidak dapat langsung mengeluarkan atau membatalkan suatu RUU dalam prolegnas.

Achmad Baidowi menyatakan Baleg harus mengadakan rapat terlebih dahulu dalam rangka evaluasi. "Prolegnas tidak bisa serta merta dibatalkan begitu saja. Harus rapat kembali, dan Baleg sudah merencanakan ada evaluasi terhadap prolegnas, baik prolegnas prioritas maupun jangka panjang," kata Baidowi, Jumat (19/6/2020).

Achmad Baidowi menuturkan mekanisme evaluasi harus dilakukan melalui forum rapat kerja. "Evaluasi prolegnas tersebut dilakukan dalam sebuah mekanisme rapat yang dihadiri oleh DPR, yakni Baleg, pemerintah dalam hal ini Kemkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan panitia perancang undang-undang, tetapi forumnya sih harus rapat kerja tidak bisa di forum lain," ujar Achmad Baidowi.

Baidowi pun menyebut, "Kita agendakan sih masih tentatif, mudah-mudahan di masa sidang ini ada rapat evaluasi prolegnas. Tunggu konfirmasi dari pemerintah dan DPD, dengan pemerintah kan kita harus menyesuaikan waktu, siapa yang mewakili, apalagi di masa pandemi ini kan ada kendala untuk melakukan pertemuan fisik, meskipun secara virtual juga boleh."

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengatakan sebaiknya RUU HIP memang dicabut dari agenda pembahasan prolegnas.

Mengingat pemerintah tidak akan mengirim surpres ke DPR. "Fraksi PAN meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan atau dicabut dari agenda pembahasan prolegnas. Pimpinan DPR diminta untuk mengambil keputusan tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada," kata Saleh.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gerindra Kemungkinan Usung Putra dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020

Gerindra kemungkinan mendukung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

POLITIK | 19 Juni 2020

KKP Harus Berpihak pada Nelayan Kecil dan Konservasi Laut

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P asal NTT Ansy Lema meminta KKP untuk berpihak pada nelayan kecil dalam mengeluarkan izin pemakaian alat tangkap cantrang.

POLITIK | 19 Juni 2020

Politisi PDIP Desak Integrasi Data Kesehatan dengan Kependudukan

Sistem data nasional dianggap sangat lemah sehingga penanganan Covid-19 dan perumusan kebijakan terkait menjadi tidak konsisten.

POLITIK | 19 Juni 2020

Jokowi Salat Jumat di Masjid Baitussalam Istana Bogor

Jokowi melaksanakan salat Jumat di Masjid Baitussalam dikarenakan hari ini berkantor di Istana Bogor.

POLITIK | 19 Juni 2020

RUU Cipta Kerja Harus Melindungi UMKM

RUU Cipta Kerja dinilai sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

POLITIK | 18 Juni 2020

RUU HIP Dinilai Harus Dirombak Total

Pembahasan RUU HIP disebut tidak dapat dilanjutkan.

POLITIK | 18 Juni 2020

Theo Sambuaga Usulkan RUU HIP Cukup Atur Penguatan BPIP

Payung hukum BPIP masih sebatas peraturan presiden (perpres).

POLITIK | 18 Juni 2020

Ketum PP ISNU Minta RUU HIP Dicabut

Ali Masykur Musa menyatakan, Pancasila seharusnya diletakkan di atas dari segala regulasi.

POLITIK | 18 Juni 2020

Theo Sambuaga: Tap MPRS Harus Dimasukkan dalam RUU HIP

Menurut Theo Sambuaga, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 jelas melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

POLITIK | 18 Juni 2020

Ini Daftar 32 Calon Dubes yang Diputuskan Komisi I DPR

Keputusan diambil setelah Komisi I melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan pada 16-18 Juni 2020.

POLITIK | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS