Ini Respons Baleg soal Usulan RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Ini Respons Baleg soal Usulan RUU HIP Dicabut dari Prolegnas
Anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi. (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / JAS Jumat, 19 Juni 2020 | 18:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR merespons usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, pihaknya tidak dapat langsung mengeluarkan atau membatalkan suatu RUU dalam prolegnas.

Achmad Baidowi menyatakan Baleg harus mengadakan rapat terlebih dahulu dalam rangka evaluasi. "Prolegnas tidak bisa serta merta dibatalkan begitu saja. Harus rapat kembali, dan Baleg sudah merencanakan ada evaluasi terhadap prolegnas, baik prolegnas prioritas maupun jangka panjang," kata Baidowi, Jumat (19/6/2020).

Achmad Baidowi menuturkan mekanisme evaluasi harus dilakukan melalui forum rapat kerja. "Evaluasi prolegnas tersebut dilakukan dalam sebuah mekanisme rapat yang dihadiri oleh DPR, yakni Baleg, pemerintah dalam hal ini Kemkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan panitia perancang undang-undang, tetapi forumnya sih harus rapat kerja tidak bisa di forum lain," ujar Achmad Baidowi.

Baidowi pun menyebut, "Kita agendakan sih masih tentatif, mudah-mudahan di masa sidang ini ada rapat evaluasi prolegnas. Tunggu konfirmasi dari pemerintah dan DPD, dengan pemerintah kan kita harus menyesuaikan waktu, siapa yang mewakili, apalagi di masa pandemi ini kan ada kendala untuk melakukan pertemuan fisik, meskipun secara virtual juga boleh."

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengatakan sebaiknya RUU HIP memang dicabut dari agenda pembahasan prolegnas.

Mengingat pemerintah tidak akan mengirim surpres ke DPR. "Fraksi PAN meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan atau dicabut dari agenda pembahasan prolegnas. Pimpinan DPR diminta untuk mengambil keputusan tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada," kata Saleh. 



Sumber: BeritaSatu.com