Ansy Lema Dorong KKP Fokus Budi Daya Lobster Domestik

Ansy Lema Dorong KKP Fokus Budi Daya Lobster Domestik
Ansy Lema (Foto: Istimewa)
Alexander Madji / AMA Jumat, 19 Juni 2020 | 20:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema atau yang akrab disapa Ansy Lema menyoroti penerbitan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Permen yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut kini membuka keran penangkapan dan ekspor benih lobster ke luar negeri untuk budidaya pembesaran lobster. Sebelumnya penangkapan benih (baby) lobster dilarang oleh KKP karena dinilai membahayakan kelestarian lobster.

Dalam Permen KP Nomor 12 tahun 2020, eksportir bisa mengekspor benih lobster setelah melakukan budi daya dan melepaskan 2% hasil panen lobster ke laut. Menurut Ansy, syarat ini terlampau ringan dan tidak mencerminkan niat KKP untuk memastikan keberlangsungan ekosistem lobster di Indonesia.

Pengusaha lobster sebaiknya harus tetap dingatkan akan intensi awal pemerintah tentang budi daya lobster domestik dalam negeri dan konservasi ekosistem lobster di laut. Karena itu ia secara khusus mendorong KKP menaikkan syarat pelepasan lobster dewasa menjadi 10% untuk restocking di laut.

“Sampai kapan kita terus ekspor benih lobster? KKP jangan hanya fokus berikan kemudahan izin ekspor benih lobster. Perusahaan-perusahaan lobster harus dipaksa agar mulai melakukan budi daya lobster dalam negeri. Suatu saat kita harus berhenti kirim benih lobster ke luar negeri. Sangat ironis, Indonesia yang kaya akan pakan untuk pembesaran lobster tetapi saat ini masih minim budi daya pembesaran lobster. Selain itu, syarat pelepasan 2% lobster hasil pembesaran ke laut terlalu kecil. Seharusnya dinaikkan menjadi 10%. Ini penting untuk memastikan ekosistem lobster tetap lestari,” papar Ansy dalam pernyataan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (19/6/2020).

Pada bagian lain Ansy mendesak KKP untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum menangkap dan menindak tegas mafia penyelundupan benih lobster. "Pelaku dalam penyelundupan benih lobster ini bermacam-macam. Antara lain melibatkan sindikat internasional. Disinyalir sumber dana berasal dari bandar yang ada di luar negeri yang kemudian dialirkan ke berbagai pengepul di Indonesia. Akar dari penyelundupan benih lobster karena budidaya lobster di Indonesia belum dilakukan secara maksimal," imbuhnya.

Ia menambahkan, “Selama ini lebih banyak nelayan kecil yang ditangkap. Penyelundupan jumlah besar tidak terdeteksi. KKP harus menindak tegas, tidak tebang pilih. Namun, yang lebih penting adalah untuk mencegah terus meningkatnya penyelundupan benih lobster, KKP harus mengambil tindakan lebih jauh dengan melaksanakan budi daya lobster secara besar-besaran. Kegiatan bernilai ekonomis ini belum dikembangkan lebih serius oleh KKP.”

Menurut Ansy, budi daya pembesaran lobster domestik dapat dilakukan KKP dengan membantu pelaku usaha lobster membangun pabrik pembesaran lobster dan pabrik pakan lobster. Selain itu KKP dapat mengembangkan teknologi dan mendidik tenaga-tenaga terlatih (SDM) di bidang pembesaran lobster.