Golkar: Perlu Standar Khusus Tiap Tahapan Pilkada
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Golkar: Perlu Standar Khusus Tiap Tahapan Pilkada

Minggu, 21 Juni 2020 | 20:27 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Sekjen Partai Golkar (PG) Sebastian Salang mengemukakan perlu standar khusus Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020. Standar itu untuk menentukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu, kelurahan, kecamatan hingga satu kabupaten atau kota masih aman untuk melanjutkan tahapan pilkada atau tidak. Jika tidak mencapai standar yang telah ditetapkan maka tahapan di satu TPS, kelurahan hingga level kabupaten atau kota harus dihentikan.

"Itu harus masuk dalam regulasi, lewat PKPU atau apa. Supaya ada dasar hukum bagi penyelenggara untuk menghentikan satu tahapan," kata Sebastian di Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Ia memberi ilustrasi, misalnya dalam satu TPS atau kelurahan tertentu, ada 5-10 petugas yang kena Covid-19. Atau dalam desa atau kelurahan tertentu, ada sejumalah masyarakat terpapar Covid-19. Apakah di daerah tersebut, tahapan Pilkada masih perlu dilanjutkan atau harus dihentikan. Kalau dihentikan, apakah itu diserahkan ke petugas di TPS atau siapa yang menentukan.

"Ini harus ada yang memutuskan," tegas Sebas.

Dia menyebut model yang sama di TPS atau desa bisa naik ke kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau provinsi. Jadi kalau tingkat penularan Covid-19 dalam satu kelurahan, kecamatan hingga provinsi memang sangat tinggi dan tidak sesuasi standar yang telah ditetapkan maka harus dihentikan.

Dia berharap tidak memaksakan tahapan Pilkada dilanjutkan pada daerah atau TPS yang sudah berada di luar standar yang ditetapkan. Hal itu untuk menghindari penularan Covid-19 lebih banyak lagi kepada masyarakat.

"Saya melihat dalam PKPU yang disusun KPU belum berpikir soal itu. Ini soal nyawa masyarakat. Standar itu perlu dibuat supaya petugas dan pemilih tidak takut mengikuti Pilkada 2020," tutup Sebas.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengemukakan keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan Pilkada Serentak pada 09 Desember 2020 di 270 daerah bukanlah tanpa perhitungan matang. Keputusan tersebut telah disepakati bersama antara pemerintah pusat, badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara Pemilu.

“Kebijakan negara tidak berdiri sendiri. Saat ini aktivitas sosial sudah bergerak ke normal baru, maka kita setuju Pilkada terus berjalan,” kata Bachtiar.

Menurutnya, segala opsi tentang penyelenggaraan Pilkada telah didiskusikan secara terbuka bersama DPR dan KPU termasuk opsi penundaan. Namun tidak ada yang bisa menjamin kalau pandemi ini akan bisa berakhir pada 2-3 tahun ke depan. “Perlu dipahami ini adalah sisa tahapan yang sudah berjalan 5 dari 15 tahapan. Sudah Rp 5 triliun dihabiskan," jelas Bachtiar.

Dia menegaskan Pilkada akan dilakukan dengan protokol ketat dengan mengutamakan keselamatan publik sekaligus mengedepankan kualitas demokrasi. Pilkada Serentak harus dijadikan ruang pertarungan gagasan antar para calon kepala daerah untuk menghadapi musuh bersama yakni Covid-19 dan pergerakan ekonomi terkena imbas pandemi.

“Masyarakat berpeluang mendapatkan pemimpin di masa krisis untuk 5 tahun ke depan. Sebagian besar kepala daerah di 270 daerah akan habis masa tugasnya pada Februari 2021, bisa dibayangkan ada 270 pelaksana tugas pada saat bersamaan. Kita mau melanjutkan sistem kenegaraan kita,” ujar Bahtiar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jika Ada Reshuffle, Ahok Dipandang Layak Jadi Menteri

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak menempati posisi sebagai menteri apabila terjadi reshuffle.

POLITIK | 1 Desember 2021

Survei Citra Nusantara Network: Elektabilitas Airlangga Naik

Elektabilitas Airlangga Hartarto kian terangkat dengan kinerja yang baik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

POLITIK | 1 Desember 2021

Jokowi Bujuk Basuki Beli Sepatu Buat Naik Motor

Jokowi membujuk Basuki Hadimuljono untuk membeli sepatu berbahan kulit.

POLITIK | 30 November 2021

Simulasi Pilpres, Prabowo-Puan 67,7 Persen

Pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani (Prabowo-Puan) sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) meraih 67,7 persen.

POLITIK | 30 November 2021

Survei Lanskap, Prabowo Subianto Teratas

Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencapai 23 persen dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei dan Analisa Kebijakan Publik.

POLITIK | 30 November 2021

Baleg: Revisi UU PPP Harus Dilakukan

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menegaskan revisi UU PPP harus dilakukan. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan mengubah UU Cipta Kerja.

POLITIK | 30 November 2021

Fadel Muhammad: MPR Kecewa dengan Kinerja Kemenkeu

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyatakan pihaknya kecewa dengan Kementerian Keuangan.

POLITIK | 30 November 2021

Zulkifli Hasan Bakal Jadi Menteri, PAN: Kita Tunggu Nanti

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut-sebut bakal menjadi menteri.

POLITIK | 30 November 2021

Puan: Perbaikan UU Cipta Kerja Dilakukan dengan Cepat

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

POLITIK | 30 November 2021

Jadi Anggota Banser, Erick Thohir Komitmen Jihad untuk NKRI

Erick Thohir menegaskan siap mewakafkan pikiran, energi dan kemampuan untuk NKRI.

POLITIK | 30 November 2021


TAG POPULER

# Aturan Perjalanan Dalam Negeri


# Fadel Muhammad


# Umrah


# Reuni 212


# Omicron



TERKINI
Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.346

Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.346

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings