Mendagri: Bawaslu Harus Menjadi Wasit Netral
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mendagri: Bawaslu Harus Menjadi Wasit Netral

Selasa, 23 Juni 2020 | 20:54 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjadi wasit yang objektif dan netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu untuk mendapatkan proses Pilkada yang adil, jujur dan berkualitas.

"Kami berharap pada teman-teman Bawaslu, semua jajaran, karena posisi Bawaslu dalam kontestasi Pilkada ini adalah wasit. Kami berharap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral,” kata Tito dalam acara peluncuran pengawasan dan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca Juga: Mendagri: Pilkada Jadi Motor Penggerak Perekonomian Daerah

Mantan Kapolri ini berharap, pesta demokrasi pada 270 daerah ini menonjolkan isu penanganan Covid-19. Dengan demikian, berbagai isu-isu primordial seperti menguatnya politisasi isu suku, ras dan agama (Sara) tidak terjadi.

"Jika isu besarnya adalah masalah efektivitas daerah dalam menangani Covid dan dampak sosialnya, maka akan dapat menegasi atau mereduksi potensi isu-isu yang bisa menjadi primordial. Atau yang sering kali menjadi masalah atau konflik dalam Pilkada, masalah suku, ras, keagamaan. Isu ini bisa tertekan dengan adanya isu tentang penanganan Covid dan dampak sosialnya,” ujar Tito.

Dia mendorong peserta Pilkada, baik petahana maupun penantang untuk mengedepankan isu-isu yang berkenaan dengan penanganan Covid-19 dalam merebut hati masyarakat. Para peserta dapat beradu gagasan, ide, berlomba dalam inovasi penanganan Covid-19 serta dampaknya.

"Adu gagasan untuk menekan penyebaran Covid, nanti akan dinilai oleh masyarakatnya apakah mampu atau tidak menangani Covid,” tutup Tito.

Sementara anggota Bawaslu M Afifuddn mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, pandemi Covid-19 menyebabkan kerawanan Pilkada 2020 meningkat. Pada Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada 2020 mutakhir per Juni 2020, terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. 27 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa. Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.

Selain itu, 146 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang dalam konteks pandemi dan 88 kabupaten kota ada dalam titik rawan rendah. "Aspek yang diukur dalam konteks pandemi adalah anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19," jelas Afif.

Hal lain yang juga menonjol dalam situasi pandemi adalah konteks infrastruktur daerah. Dalam konteks ini, Bawaslu mengukur dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu. Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten/kota yang rawan rendah.

Peta Kerawanan

Ada 117 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang. Kemudian ada 14 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Kabupaten Malinau, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Siak, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kaimana.

Baca Juga: Mendagri: Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Jadi Isu Pilkada 2020

Bawaslu juga memutakhirkan kerawanan pada konteks politik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tingkat kabupaten/kota. Aspek yang diukur dalam konteks ini adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran.

Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, 50 kabupaten/kota ada dalam kerawanan tinggi pada konteks politik, 211 kabupaten/kota dalam kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang rawan rendah. Beberapa daerah yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.

Adapun dalam konteks sosial, Bawaslu mengukur aspek gangguan keamanan (seperti bencana alam dan bencana sosial) serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Dalam konteks ini, 40 kabupaten/kota ada pada titik rawan tinggi dan 221 kabupaten/kota rawan sedang. Tidak ada satu pun daerah terindikasi rawan rendah.

Beberapa kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Adapun pada tingkat provinsi, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada, tiga daerah terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Sedangkan dua provinsi terindikasi rawan rendah dalam konteks pandemi, yaitu Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Dan empat provinsi ada pada titik rawan sedang, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Jambi.

Sedangkan dalam konteks infrastruktur daerah, semua provinsi yang menyelenggarakan pilkada berada pada titik rawan tinggi. Dalam konteks politik, tujuh provinsi terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jami, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah ada dalam kerawanan sedang.

Dalam konteks sosial, tujuh provinsi ada dalam kerawanan sedang, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, ada dalam kerawanan sedangm yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 

BERITA LAINNYA

Ikut Jejak SBY, Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Temui Ulama

Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim mendatangi ponpes dan bersilaturahmi dengan para ulama di Aceh.

POLITIK | 22 September 2021

DPR Dorong KPU dan Pemerintah Sepakati Jadwal Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong KPU dan pemerintah segera menemukan titik kesepahaman mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 22 September 2021

Perang Supremasi AS dan Tiongkok, Anis Matta: Jangan Lihat Drama, tetapi Skenarionya

Anis Matta menyebut Indonesia harus pandai melihat perang supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

POLITIK | 22 September 2021

Pengamat: Penghargaan Priyardarshni Academy Bukti Kerja Airlangga

Penghargaan Priyadarshni Academy Global Award berhasil diboyong Airlangga berkat kinerjanya mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi.

POLITIK | 22 September 2021

KPU Akan Simulasi Lagi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan melakukan simulasi lagi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

POLITIK | 22 September 2021

BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS di Sejumlah Wilayah

BKN akan menjadwal ulang pelaksanaan SKD, 20-21 September 2021 di sejumlah wilayah.

POLITIK | 21 September 2021

DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK

DPR mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

POLITIK | 21 September 2021

Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan.

POLITIK | 21 September 2021

Jokowi Jadi Juri, Puan Bawakan Kuis Berhadiah Sepeda untuk Siswa di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi vaksinasi Covid-19 untuk siswa di Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021).

POLITIK | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings