Bendera Partai Dibakar, Hasto: PDIP Akan Tempuh Jalan Hukum

Bendera Partai Dibakar, Hasto: PDIP Akan Tempuh Jalan Hukum
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Dok )
Markus Junianto Sihaloho / YUD Rabu, 24 Juni 2020 | 22:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons aksi pembakaran bendera partainya oleh sejumlah oknum peserta aksi penolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.

Hasto mengatakan pihaknya sangat menyesalkan tindakan itu sebagai sebuah aksi provokasi untuk mengadu domba rakyat. Namun PDIP tetap percaya bahwa rakyat takkan mudah diprovokasi.

“PDI Perjuangan ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Hasto, melalui keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020) malam.

Hasto mengatakan pihaknya konsisten dengan sikap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang memilih untuk berkonsentrasi melawan wabah Covid-19. Maka seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan pandemi tersebut.

"Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD kabupaten/kota, 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1,43 juta pengurus partai, semua wajib menyatu dengan rakyat, dan memerangi Covid-19 adalah prioritas kita bersama," ulas Hasto.

Karena alasan itu pula, Hasto mengatakan bagi mereka yang telah membakar bendera partai, pihaknya akan dengan tegas menempuh jalan hukum. Jalan itu merupakan jalan yang sama yang ditempuh partai berlambang banteng itu ketika menghadapi kejamnya rezim Orde Baru Soeharto.

"Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI saat itu, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," katanya.

Terkait dengan proses pembahasan RUU HIP sendiri, sikap PDIP sejak awal adalah akan mendengarkan aspirasi yang ada dengan mengedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan serta memerhatikan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," ujarnya.

Yang jelas, lanjut Hasto, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote, sangat majemuk; dan semuanya bersatu karena Pancasila. Maka nilai luhur Pancasila yang harus dikedepankan.

"Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya, dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia berbeda, karena memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah. Jadi itulah yang harusnya kita kedepankan," ujar Hasto.

"Kepada para kader PDI Perjuangan pun, mari kita kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com