Mahfud MD: Dana Pilkada Sudah Cair, Namun Belum Transfer ke Daerah

Mahfud MD: Dana Pilkada Sudah Cair, Namun Belum Transfer ke Daerah
Mahfud MD (Foto: BeritaSatu Photo / Uthan AR)
Robertus Wardi / JAS Jumat, 26 Juni 2020 | 19:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengemukakan ada kesalahan komunikasi terkait informasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum cair. Menurutnya, dana pilkada sesungguhnya sudah cair tetapi belum ditransfer ke daerah. Alasannya, pencairan menunggu rincian kebutuhan dari KPU daerah.

“Itu hanya miskomunikasi. Yang benar, Menteri Keuangan sudah mencairkan kepada KPU Pusat tetapi Ketua KPU Pusat belum dapat info dari sekjennya," kata Mahfud sebelum menghadiri rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020).

Ia menanggapi informasi yang menyebutkan KPU membuka peluang pilkada yang digelar 9 Desember akan ditunda lagi. Penyebabnya karena dana pilkada serentak belum cair hingga Jumat ini.

Mahfud menjelaskan, dana pilkada sudah masuk ke rekening KPU Pusat. Namun sekretariat jenderal belum mentransfer ke daerah karena daerah-daerah tersebut belum menyerahkan rincian kebutuhan.

"Yang sudah menyerahkan rincian telah ditransfer. KPU Jawa Timur, misalnya, anggarannya sudah cair sejak Senin lima hari yang lalu," ungkap Mahfud.

Menurutnya KPU Pusat baru bisa melakukan transfer dana ke KPU daerah, jika KPU daerah sudah mengajukan rincian kebutuhan secara resmi. Hal itu agar pencairan dana tidak menyalahi UU.

"Tidak ada alasan menunda tahapan pilkada serentak. Dari Menteri Keuangan, dananya sudah cair sesuai dengan tahapan permintaannya," ujar Mahfud yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menyebut telah meminta KPK agar aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak. KPK diminta memonitor dana Pilkada agar tidak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.

"Kita bicara dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” tegas Mahfud.

Dia meminta semua pihak agar memberi masukan terhadap potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut. Semakin banyak masukan, akan melahirkan Pilkada berkualitas dan tidak ada celah untuk korupsi.

“Jadi secara ilmiah silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi Covid-19 itu tidak turun. Bagaimana agar partisipasi publik meningkat, bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” jelas Mahfud.

Dia kembali menegaskan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti tidak lagi ditunda, meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Alasannya, pilkada sudah ditunda dari tanggal 23 September ke 9 Desember.

Di sisi lain, dampak penundaan Pilkada bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak, sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.

“Kita menghindari adanya kepala daerah yang di PLT-kan terus, karena PLT tidak memiliki kewenangan definitif. Pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020,” tutup Mahfud. 



Sumber: BeritaSatu.com