Politisi Demokrat Sebut Perumusan RUU HIP Sangat Cepat

Politisi Demokrat Sebut Perumusan RUU HIP Sangat Cepat
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. (Foto: Demokrat)
Carlos KY Paath / WM Jumat, 26 Juni 2020 | 19:16 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron menyebut perumusan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sangat cepat. Menurut Herman, PD langsung memutuskan menarik diri dari pembahasan RUU usul inisiatif DPR tersebut.

Herman menuturkan, RUU HIP dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 sekitar akhir 2019. Selanjutnya, kata Herman, Baleg mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar pada 11-12 Februari 2020.

Setelah itu dibentuk panitia kerja (panja) RUU HIP. Herman mengaku sempat mengikuti dua kali pembahasan draf dari tujuh pertemuan. Selama dua rapat itu, Herman menegaskan partainya mengeritisi RUU HIP.

Hal ini sebagaimana arahan Ketua Umum (ketum) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Tentu atas arahan dari ketum Partai Demokrat, arahan ketua Fraksi Partai Demokrat agar mengeritisi baik secara prosedural, substansial, maupun situasional urgensi RUU HIP, karena memang pada saat ini sedang terjadi wabah Covid-19," kata Herman.

Hal itu disampaikan Herman dalam seminar daring bertajuk "Agama dan Pancasila Merawat Keindonesiaan: Bedah Tuntas RUU HIP", Jumat (26/6/2020).

"Kami berargumentasi kala itu bahwa RUU HIP ini sangat fundamental. Tidak perlu terburu-buru. Ini perlu melibatkan seluruh elemen bangsa dan masyarakat. Artinya harus matang betul kalau akan jadi usul inisiatif DPR," tutur Herman.

Herman pun menyebut, "Dengan sangat cepat kemudian tanggal 22 April 2020 dilakukan harmonisasi RUU HIP. Kemudian kami menarik diri. Jadi nanti ada historisnya Partai Demokrat menarik diri atas situasi yang begitu cepat."

Menurut Herman, argumentasi partainya dan beberapa fraksi lain tidak menjadi perhatian khusus. "Lalu pada 12 Mei 2020 diputuskan RUU HIP untuk segera dibahas lebih lanjut. Kami interupsi tidak pernah bisa saat paripurna. Akhirnya kami menyerahkan pandangan fraksi dan menyebutkan bahwa Fraksi Partai Demokrat menolak RUU HIP," ucap Herman.



Sumber: BeritaSatu.com