Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Sabtu, 27 Juni 2020 | 22:19 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan optimistis pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan sukses. Namun, ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

Baca Juga: Daerah Diminta Segera Cairkan Anggaran Pilkada

"Pertama, kepastian kerangka hukum harus kuat sebelum memulai tahapan. Artinya hukum sudah kuat dan bisa menjadi legitimasi bagi pelaksanaan lanjutan Pilkada 2020," kata Abhan di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Abhan mengakui, komisi pemilihan umum (KPU) sudah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, jadwal, dan program pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. KPU dan Bawaslu juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait petunjuk teknis atas PKPU yang ada. Dasar hukum lainnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dengan berbagai peraturan yang ada diharapkan bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan Pilkada.

Kedua, kesiapan teknis yang harus disiapkan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu sampai jajaran terbawah. Terlebih verifikasi faktual dukungan calon perseorangan sudah dilakukan mulai Rabu, 24 Juni 2020. Artinya Bawaslu perlu melakukan pengawasan melekat terhadap KPU.

"Pengawasan verifikasi faktual ini penting untuk memastikan bakal calon ini memenuhi syarat atau tidak karena ini bisa menjadi keputusan KPU sehingga kita mempunyai peran besar," ujar Abhan.

Baca Juga: Menpan RB Akui Tidak Mudah Menjaga Netralitas ASN

Ketiga, adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Menuru Abhan, Bawaslu melihat soal anggaran menjadi krusial karena jika susah untuk diturunkan maka tahapan juga bisa terhambat, terlebih untuk pembelian alat-alat pelindung dari Covid-19.

Keempat, kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol pencegahan Covid 19 yang ketat. Bukan hanya peserta pemilihan, penyelenggara, pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Terlebih akan ada tahapan Pilkada yang mengharuskan adanya pertemuan langsung.

"Gugurnya para pahlawan demokrasi karena bekerja saat Pemilu 2019 bisa kita jadikan pelajaran. Maka penting ini jadi komitmen bersama, patuh dengan protokol kesehatan demi suksesnya Pilkada 2020," tutup Abhan.

Sementara, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengemukakan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tak lantas mendeligitimasi pelaksanaan pesta demokrasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Syaratnya adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Masalah itu telah diakomodir dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Baca Juga: Komisi II Kawal Persiapan Pilkada 2020

"Protokol kesehatan merupakan prasyarat yang ditegaskan dalam Surat Gugus Tugas Nomor B-196/2020 dan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada 27 Mei 2020. Protokol kesehatan mengatur dua hal pokok, yakni prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan Pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, serta teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan,” kata Ubaid.

Menuru Ubaid, substansi PKPU terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas dan Kemenkes serta telah melalui proses harmonisasi dengan Kemenkumham pada 23 Juni dan 25 Juni 2020. PKPU tersebut tinggal menunggu proses pengundangan oleh Kemkumham.

"Dalam PKPU tersebut, di antaranya mengatur protokol Kesehatan bagi semua stakeholder baik penyelenggara, pemilih dan peserta serta mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan, bukan hanya pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Ubaid.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Tamy Abrahaman Antar Kemenangan AS Roma atas Udinese

Tamy Abrahaman Antar Kemenangan AS Roma atas Udinese

BOLA | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings