Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring

Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring
Ilustrasi Pelayanan secara Online. (Foto: Beritasatu.com)
Carlos KY Paath / YUD Minggu, 28 Juni 2020 | 18:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman mendorong seluruh instansi pemerintah untuk secepatnya mengadaptasi konsep dan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terkait pentingnya pelayanan publik berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi 4.0 sebagai adaptasi tatanan normal baru atau new normal.

Menurut Endro, pada era new normal nanti, bukan lagi masyarakat yang mendatangi pemerintah. Pemerintah yang justru mendatangi masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan akses dan fasilitas pelayanan publik secara online melalui teknologi informasi.

"Sebelumnya masyarakat mendatangi kantor pemerintah, menghabiskan waktu yang lama untuk antri, biaya yang tidak sedikit untuk dapat mengakses pelayanan yang mudah dan cepat yang itu sebenarnya merupakan hak rakyat," kata Endro, Minggu (28/6/2020).

Endro menyoroti pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan balik nama dalam sertifikat tanah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Demikian halnya pengurusan sertifikat tanah yang dianggap bertele-tele.

"Seperti misalnya harus melampirkan bukti tanda bayar PBB dalam 10 tahun terakhir, padahal pemerintah mempunyai data pembayaran PBB yang dilakukan masyarakat setiap tahun. Artinya, manajemen pelayanan antar instansi pemerintah yang harus diperbaiki," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Menurut Endro, BPN seharusnya dapat mengakses data tersebut secara digital ke pemerintah daerah. "BPN kan harusnya sudah bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dimana disana memiliki data PBB bertahun-tahun. Jadi tidak perlu lagi rakyat dipersulit atau menjadi sulit. Ini sudah eranya data, era teknologi," tukas Endro.

Di sisi lain, Endro juga mengapresiasi gagasan BPN yang sudah mulai mengadaptasi gagasan dan konsep pelayanan publik berbasis teknologi 4.0. Salah satunya melalui program digitalisasi sertifikat tanah.

"Sebenarnya dari konsep dan gagasan tata kelola new normal 4.0. BPN sudah memulai dengan itu. Hanya perlu lebih didukung dengan sumber daya manusia dan peralatan teknologi. BPN sudah mengusulkan pagu anggaran kaitannya dengan perlengkapan-perlengkapan teknologi 4.0, dan kami dari Komisi II akan mendalami lebih lanjut," ungkap Endro.

Endro menuturkan pelayanan publik secara daring akan menekan " moral hazard" dan potensi korupsi birokrasi. Pasalnya kontak fisik berkurang secara signifikan antara masyarakat yang dilayani dengan birokrat sebagai pelayan.

Endro pun berharap digelar perlombaan pelayanan publik. Tujuannya untuk mempercepat adaptasi, dan masyarakat bisa lebih cepat paham. Menurut Endro banyak pembantu Presiden, salah memahami gagasan new normal dengan menganggap ini sebagai bencana semata.

"Padahal, karena Covid 19 ini kita sebenarnya, mau tidak mau, dipaksa untuk menuju ke era 4.0. Jadi dalam perspektif lain, Covid-19 adalah berkah untuk pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien, terbuka, dan berbiaya murah," ucap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung I ini.



Sumber: BeritaSatu.com