Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle

Minggu, 28 Juni 2020 | 19:53 WIB
Oleh : Novy Lumanauw, Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 menyatakan akan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan membubarkan suatu lembaga pemerintahan.

Ia juga secara terbuka menyatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi membantu dan melindungi rakyat yang menderita akibat Covid-19.

Pernyataan itu diungkapkan Presiden Jokowi karena menyaksikan minimnya progres dalam penanganan masyarakat terdampak Covid-19.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah membuat Perpu, yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," kata Presiden Jokowi melalui video yang dibagikan Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, pada Minggu (28/6/2020).

Pada video berdurasi 10 menit 21 detik itu, Presiden Jokowi tampak sedang memberikan pengarahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih, langsung mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap suasana yang terjadi dalam tiga bulan terakhir.

"Suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dengan nada tegas mengingatkan seluruh jajaran menteri agar berhati-hati. Apalagi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi minus 6 sampai ke minus 7,6%.

Bank Dunia juga menyampaikan pertumbuhan bisa minus 5%. "Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan wajah kesal.

Disebutkan, seluruh jajaran menteri tidak boleh menganggap situasi memprihatinkan ini sebagai hal yang normal.

"Berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," katanya.

Ia menilai tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan kebijakan-kebijakan yang diambil terbilang biasa saja. Bahkan, terkesan lambat dan tidak ada progres yang menggembirakan.

"Suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya, suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan, apabila diperlukan akan mengeluarkan Perppu, Perpres, dan payung hukum lainnya demi melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

"Kalau perlu kebijakan Perppu, ya perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, ya perpres saya keluarkan. kalau sudah ada PMK, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya melihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa tidak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Presiden Jokowi.

Ia juga mengingatkan tentang belanja di kementerian yang dinilainya biasa-biasa saja karena tidak berdampak bagi peningkatan daya beli masyarakat.

"Saya melihat laporan masih biasa biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, akrena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik. Jadi belanja Kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan anggap ini biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres saya keluarkan perpresnya," ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, untuk pemulihan ekonomi nasional, bidang kesehatan telah dianggarkan Rp 75 triliun dan yang dikeluarkan baru sekitar 1,35%.

"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," katanya.

Ia juga menyentil jajaran menteri terkait pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis. "Segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan. Dana Rp 75 triliun seperti itu," ujarnya.

Selain itu, Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan di lapangan. Meskipun sudah lumayan, katanya, tapi baru lumayan. "Ini extraordinary, harusnya 100%," ujarnya.

Hal serupa juga diterapkan di bidang ekonomi, khususnya stimulus bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)." Mereka menunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. berbahaya sekali," tegasnya.

Menurut Presiden Jokowi UMKM, usaha besar, perbankan, dan sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi wajib dibantu. Disebutkan bahwa manufaktur dan industri, terutama yang padat karya wajib diberikan prioritas supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). "Jangan sudah PHK gede-gedean. Duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kerja Menteri Lamban Atasi Covid-19, Jokowi Marah di Rapat Kabinet

Presiden Jokowi terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020.

POLITIK | 28 Juni 2020

Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring

Seluruh instansi pemerintah untuk secepatnya mengadaptasi konsep dan gagasan Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 28 Juni 2020

Doli Kurnia: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Revisi UU Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada 2021.

POLITIK | 28 Juni 2020

Partai Demokrat Tolak RUU HIP Diubah Jadi RUU PIP

Partai Demokrat tetap meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas).

POLITIK | 28 Juni 2020

KPU Provinsi Bengkulu Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020

KPU Bengkulu mulai melakukan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP).

POLITIK | 28 Juni 2020

Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat

Mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif.

POLITIK | 28 Juni 2020

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

POLITIK | 27 Juni 2020

Rapsel Ali Usulkan Pembentukan Tim Penilai Kinerja BUMN

Tim penilai bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.

POLITIK | 27 Juni 2020

Kempan RB Dukung Penguatan Lembaga-lembaga Strategis

"Kempan RB akan terus membantu penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga strategis untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Menteri Tjahjo K.

POLITIK | 27 Juni 2020

Perludem Gugat soal Ambang Batas karena Dinilai Tak Proporsional

Perludem melakukan gugatan uji materi ("judicial review") terhadap ketentuan ambang batas masuk parlemen atau yang biasa disebut "parliamentary threshold".

POLITIK | 26 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS