Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle

Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle
Ilustrasi Reshuffle Kabinet (Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin)
Novy Lumanauw / Lenny Tristia Tambun / YUD Minggu, 28 Juni 2020 | 19:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 menyatakan akan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan membubarkan suatu lembaga pemerintahan.

Ia juga secara terbuka menyatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi membantu dan melindungi rakyat yang menderita akibat Covid-19.

Pernyataan itu diungkapkan Presiden Jokowi karena menyaksikan minimnya progres dalam penanganan masyarakat terdampak Covid-19.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah membuat Perpu, yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," kata Presiden Jokowi melalui video yang dibagikan Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, pada Minggu (28/6/2020).

Pada video berdurasi 10 menit 21 detik itu, Presiden Jokowi tampak sedang memberikan pengarahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih, langsung mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap suasana yang terjadi dalam tiga bulan terakhir.

"Suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dengan nada tegas mengingatkan seluruh jajaran menteri agar berhati-hati. Apalagi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi minus 6 sampai ke minus 7,6%.

Bank Dunia juga menyampaikan pertumbuhan bisa minus 5%. "Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan wajah kesal.

Disebutkan, seluruh jajaran menteri tidak boleh menganggap situasi memprihatinkan ini sebagai hal yang normal.

"Berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," katanya.

Ia menilai tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan kebijakan-kebijakan yang diambil terbilang biasa saja. Bahkan, terkesan lambat dan tidak ada progres yang menggembirakan.

"Suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya, suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan, apabila diperlukan akan mengeluarkan Perppu, Perpres, dan payung hukum lainnya demi melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

"Kalau perlu kebijakan Perppu, ya perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, ya perpres saya keluarkan. kalau sudah ada PMK, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya melihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa tidak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Presiden Jokowi.

Ia juga mengingatkan tentang belanja di kementerian yang dinilainya biasa-biasa saja karena tidak berdampak bagi peningkatan daya beli masyarakat.

"Saya melihat laporan masih biasa biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, akrena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik. Jadi belanja Kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan anggap ini biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres saya keluarkan perpresnya," ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, untuk pemulihan ekonomi nasional, bidang kesehatan telah dianggarkan Rp 75 triliun dan yang dikeluarkan baru sekitar 1,35%.

"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," katanya.

Ia juga menyentil jajaran menteri terkait pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis. "Segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan. Dana Rp 75 triliun seperti itu," ujarnya.

Selain itu, Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan di lapangan. Meskipun sudah lumayan, katanya, tapi baru lumayan. "Ini extraordinary, harusnya 100%," ujarnya.

Hal serupa juga diterapkan di bidang ekonomi, khususnya stimulus bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)." Mereka menunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. berbahaya sekali," tegasnya.

Menurut Presiden Jokowi UMKM, usaha besar, perbankan, dan sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi wajib dibantu. Disebutkan bahwa manufaktur dan industri, terutama yang padat karya wajib diberikan prioritas supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). "Jangan sudah PHK gede-gedean. Duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com