Perludem Usulkan Normalisasi Jadwal Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perludem Usulkan Normalisasi Jadwal Pilkada

Minggu, 28 Juni 2020 | 19:54 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar melakukan penormalan kembali terkait jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pasalnya, jadwal Pilkada serentak yang telah diatur Undang-undang (UU) telah ditetapkan tahun 2024. Padahal, pada tahun tersebut akan dilakukan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

Baca Juga: Bawaslu Sebut 4 Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

"Kami setuju dengan gagasan dalam RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahasa. Sejauh ini agar pilkada serentak secara nasional tidak dilaksanakan pada November 2024 sebagaimana pengaturan pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016. Kalau pilkada secara nasional diselenggarakan pada November 2024 maka tahapannya akan beririsan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggaraini, dalam diskusi virtual di Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Titi menjelaskan dari sisi beban penyelenggara pemilu akan sangat berat sekali menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada dalam waktu bersamaan. "Hal itu cenderung tidak rasional dan bisa mempengaruhi kualitas penyelenggaraan akibat penyelenggara harus berkerja dengan beban yang terlalu banyak," jelasnya.

Baca Juga: Ini Catatan Perludem Supaya Pilkada Sukses

Selain itu, lanjut Titi, konsentrasi pemilih untuk fokus pada politik gagasan dan program juga bisa tidak maksimal. Hal itu karena terlalu banyaknya aktor politik yang berkompetisi akibat pileg, pilpres, dan pilkada digelar dalam waktu yang beririsan. "Kami mengusulkan pilkada 2020 di 101 daerah dan Pilkada 2023 di 170 daerah, digabung ke Juni 2022,” jelas Titi.

Sementara Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, dalam pembahasan revisi UU Pemilu di DPR saat ini, diwacanakan pilkada serentak diundur pelaksanaannya dari tahun 2024 ke 2027. Alasannya, pelaksanaan pilkada serentak bersamaan dengan pilpres dan pileg sangat tidak efektif.

Baca Juga: KPU Antisipasi Penurunan Partisipasi Pemilih

"Dalam RUU Pemilu yang lagi dibahas ada opsi pembagian pemilu daerah dan pemilu nasional. Konsekuensinya, kita harus menormalkan kembali jadwal pilkada serentak yang sekarang. Jadi 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, dan 2023. Jadi adil semua, mulainya dua kali semua," kata Doli.

Doli menyebutkan, jika bicara keserentakan pemilu daerah maka diusulkan keserentakannya tahun 2027 atau pada akhir 2026. Pemilu daerah ini berbeda dengan pemilu nasional yang hanya memilih presiden, anggota DPR dan DPD.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle

Presiden Joko Widodo menyatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi membantu dan melindungi rakyat yang menderita akibat Covid-19.

POLITIK | 28 Juni 2020

Kerja Menteri Lamban Atasi Covid-19, Jokowi Marah di Rapat Kabinet

Presiden Jokowi terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020.

POLITIK | 28 Juni 2020

Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring

Seluruh instansi pemerintah untuk secepatnya mengadaptasi konsep dan gagasan Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 28 Juni 2020

Doli Kurnia: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Revisi UU Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada 2021.

POLITIK | 28 Juni 2020

Partai Demokrat Tolak RUU HIP Diubah Jadi RUU PIP

Partai Demokrat tetap meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas).

POLITIK | 28 Juni 2020

KPU Provinsi Bengkulu Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020

KPU Bengkulu mulai melakukan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP).

POLITIK | 28 Juni 2020

Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat

Mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif.

POLITIK | 28 Juni 2020

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

POLITIK | 27 Juni 2020

Rapsel Ali Usulkan Pembentukan Tim Penilai Kinerja BUMN

Tim penilai bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.

POLITIK | 27 Juni 2020

Kempan RB Dukung Penguatan Lembaga-lembaga Strategis

"Kempan RB akan terus membantu penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga strategis untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Menteri Tjahjo K.

POLITIK | 27 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS