Gerindra Kembali Dalami Kasus Arief Poyuono Terkait PKI

Gerindra Kembali Dalami Kasus Arief Poyuono Terkait PKI
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, saat ditemui pada suatu acara diskusi politik di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019). (Foto: Antara Foto / Pamela Sakina)
Yeremia Sukoyo / WBP Senin, 29 Juni 2020 | 10:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Kehormatan (MK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra masih terus menggarap perkara salah satu kadernya, Arief Poyuono terkait isu Partai Komunis Indonesia (PKI).

Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, menjelaskan, MK DPP Partai Gerindra setidaknya akan menggelar tiga sampai empat kali sidang untuk memutuskan nasib Arief Poyuono di Gerindra. "Karena banyaknya pelapor dan saksi, diperkirakan pemeriksaan selesai setelah tiga atau empat kali sidang yang digelar tiap pekan," kata Habiburokhman, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Arief Poyuono Disidang Gerindra soal Pernyataan Isu PKI Dimainkan "Kadrun"

Dia mengatakan, sampai saat ini ada cukup banyak pertanyaan terkait status Arief Poyuono di Gerindra. Karena kondisi itu, internal Gerindra berharap Arief tidak mengatasnamakan Gerindra dalam setiap aktivitasnya. "Terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat soal status Arief Poyuono, kami tegaskan bahwa Arief Poyuono tidak mengatasnamakan Partai Gerindra dalam setiap statement, aktivitas, maupun sikap beliau terkait politik," ujarnya.

Kondisi itu perlu dilakukan, mengingat Arief sendiri dalam sejumlah kesempatan telah menegaskan bahwa dirinya tidak mengatasnamakan Gerindra. Termasuk dalam pernyataannya yang menyebutkan kebangkitan PKI adalah isu bohong yang dimainkan para kadrun.

"Beliau sendiri juga telah berkali-kali menegaskan bahwa memang tidak mengatasnamakan Gerindra dalam pernyataan politiknya. Beliau mengaku sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu," ucapnya.

Partai Gerindra berharap agar media maupun masyarakat tidak mengutip, merujuk, atau mengaitkan aktivitas atau pernyataan Arief Poyuono dengan entitas Partai Gerindra



Sumber: BeritaSatu.com