Basarah: Banyak yang Bahas Azas dan Ideologi PDIP Jauh dari Kebenaran
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Basarah: Banyak yang Bahas Azas dan Ideologi PDIP Jauh dari Kebenaran

Senin, 29 Juni 2020 | 11:49 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan, banyak pihak yang membahas azas atau ideologi partainya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), namun jauh dari kebenaran filosofis, hukum dan faktual. Ditegaskannya, azas PDIP adalah Pancasila.

Hal itu berbeda dengan perbincangan yang khususnya di media sosial dimana PDIP seakan-akan dianggap justru hendak mengganti Pancasila. Padahal, rumusan asas atau ideologi PDIP diatur dalam Bab II AD/ART, pasal 5 ayat (1) berbunyi : "azas partai adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945".

"Dari situ sangatlah jelas pengertian hukumnya bahwa Pancasila yang diakui secara resmi kenegaraan dan kepartaian oleh PDI Perjuangan adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945," kata Basarah, Senin (29/06/2020).

Lebih lanjut, Basarah menjelaskan pengertian frasa kalimat "sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945" adalah mengandung pengertian bahwa proses kelahiran Pancasila memang dimulai dari Pidato Bung Karno di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945; dan mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno; hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno.

Pandangan filosofis PDIP, bahwa sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu bukanlah kalimat mati, tetapi mengandung makna falsafah pada setiap silanya. Untuk memahami makna falsafah, maka pihaknya merujuk pada penjelasan Bung Karno di pidato 1 Juni 1945 hingga konsensus final di PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

"Dalam konteks tersebut, kami tidak mengakui Pancasila 1 Juni 1945 dalam konteks rumusan sila-sila Pancasila yang memang berbeda dengan rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, akan tetapi kami memaknainya sebagai pengertian atas falsafah dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut," ulasnya.

Basarah menyatakan lagi, jika membaca secara utuh dan jernih keseluruhan isi Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, akan terlihat jelas betapa konstruksi pemikirannya memiliki korelasi yang kuat antara pemikiran Nasionalisme, Sosialisme dan Ketuhanan/Islam. Namun PDIP juga menyadari, sebagai akibat dampak politik desoekarnoisasi sejak era Orde Baru, tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu isi pidato 1 Juni 1945 tersebut.

Sebagai contoh, saat menjelaskan Sila Ketuhanan, Bung Karno berkata bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia ber-Tuhan, bahkan bangsa dan negara Indonesia pun menjadi bangsa dan negara ber-Tuhan. Lalu Bung Karno tegaskan lagi bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia itu wajib menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Bahkan Bung Karno memberi contoh bagi umat Islam menjalankan perintah Tuhannya menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW dan agama-agama lain menurut petunjuk nabi-nabi atau pemuka-pemuka agamanya.

Terakhir Bung Karno menyebut Ketuhanan yang berkebudayaan dengan penjelasan bahwa tiap-tiap umat beragama menjalankan perintah Tuhannya itu dengan tiada egoisme agama sehingga hidup saling hormat-menghormati antar pemeluk agama. Dalam kaitan tersebut, Bung Karno berpegang teguh pada Surat Al Kafirun yang mengatakan "Lakum dinukum waliyadiin" yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

'Dari penjelasan filosofis yang Bung Karno uraikan saat menerangkan makna Sila Ketuhanan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Bung Karno menolak paham atheisme yang berlaku dalam ajaran komunisme," tegas Basarah.

"Bung Karno juga tidak ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sekuler karena dengan mengatakan tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan perintah Tuhannya dengan leluasa itu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang religius sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing."

Dan perwujudan sikap Bung Karno itu tampak lagi saat pembentukan Panitia Delapan oleh Dr Radjiman Wediodiningrat, yang ditolak Bung Karno karena menganggap komposisinya tidak adil bagi kepentingan Islam karena hanya dua orang yang mewakili golongan Islam. Yakni KH Wahid Hasyim dan Kibagus Hadikusumo, sementara Golongan Kebangsaannya ada enam orang.

Akhirnya desakan Bung Karno itu menghasilkan Panitia Sembilan dimana komposisi keanggotaannya sudah dibuat seimbang dimana empat orang mewakili Golongan Islam dan empat orang mewakili Golongan Kebangsaan, sementara Bung Karno berdiri di tengah sebagai Ketua Panitia.

"Panitia inilah yang melahirkan naskah Piagam Jakarta," imbuhnya.

Dengan kata lain, ujar Basarah, jika kita benar-benar membaca isi pidato 1 Juni 1945 dengan jernih, obyektif dan tanpa sakwasangka buruk terlebih dahulu kepada Bung Karno, maka akan menemukan suatu pemikiran dan konsepsi yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia. Konsepsi itu juga sebagai titik temu yang menyatukan antara pandangan Islam dan Kebangsaan.

"Semoga dengan penjelasan ini pengadilan opini publik atas gagasan dan pemikiran Bung Karno dapat kita akhiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Mari kita warisi api perjuangan para pendahulu bangsa kita dan jangan warisi abu-nya. Alfatihah untuk Bung Karno," kata Basarah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Akan Reshuffle Kabinet, Ini Respons PAN

Jika memang merasa perlu melakukan perombakan, bisa dilakukannya kapan saja.

POLITIK | 29 Juni 2020

Maruarar Sirait Bersyukur TMP Masih Bisa Berkonsolidasi di Tengah Pandemi Covid-19

"Ini membuktikan bahwa di tengah pandemi kita masih bisa merengkuh mengkonsolidasikan anak-anak muda," kata Ara, sapaan akrabnya.

POLITIK | 29 Juni 2020

Gerindra Kembali Dalami Kasus Arief Poyuono Terkait PKI

MK DPP Partai Gerindra setidaknya akan menggelar tiga sampai empat kali sidang untuk memutuskan nasib Arief Poyuono di Gerindra.

POLITIK | 29 Juni 2020

Rizal Maulana: Seknas Dakwah Jokowi Siap Lawan Kelompok Intoleran dan Anti Pancasila

Seknas Jokowi siap membendung aksi kelompok intoleran yang dipertontonkan saat demo anti RUU HIP, Rabu (24/6/2020).

POLITIK | 29 Juni 2020

Di Tengah Provokasi, PDIP Tetap Jaga Persaudaraan

Bendera partai akan terus berdiri. Semua kader dan pemuda juga diminta untuk menjaga kemakmuran di seluruh lini ke depan.

POLITIK | 29 Juni 2020

Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Afirmasi Perempuan di Parlemen

Saat ini, jumlah anggota DPR dari unsur perempuan baru mencapai 20 persen.

POLITIK | 28 Juni 2020

La Nyalla Tegaskan Lima Sila dalam Pancasila Sudah Final

La Nyalla menegaskan, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila.

POLITIK | 28 Juni 2020

Perludem Usulkan Normalisasi Jadwal Pilkada

Penyelenggara pemilu akan sangat beratjika pileg, pilpres, dan pilkada digelar dalam waktu bersamaan.

POLITIK | 28 Juni 2020

Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle

Presiden Joko Widodo menyatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi membantu dan melindungi rakyat yang menderita akibat Covid-19.

POLITIK | 28 Juni 2020

Kerja Menteri Lamban Atasi Covid-19, Jokowi Marah di Rapat Kabinet

Presiden Jokowi terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020.

POLITIK | 28 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS