Basarah: Banyak yang Bahas Azas dan Ideologi PDIP Jauh dari Kebenaran

Basarah: Banyak yang Bahas Azas dan Ideologi PDIP Jauh dari Kebenaran
Ahmad Basarah. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / JEM Senin, 29 Juni 2020 | 11:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan, banyak pihak yang membahas azas atau ideologi partainya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), namun jauh dari kebenaran filosofis, hukum dan faktual. Ditegaskannya, azas PDIP adalah Pancasila.

Hal itu berbeda dengan perbincangan yang khususnya di media sosial dimana PDIP seakan-akan dianggap justru hendak mengganti Pancasila. Padahal, rumusan asas atau ideologi PDIP diatur dalam Bab II AD/ART, pasal 5 ayat (1) berbunyi : "azas partai adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945".

"Dari situ sangatlah jelas pengertian hukumnya bahwa Pancasila yang diakui secara resmi kenegaraan dan kepartaian oleh PDI Perjuangan adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945," kata Basarah, Senin (29/06/2020).

Lebih lanjut, Basarah menjelaskan pengertian frasa kalimat "sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945" adalah mengandung pengertian bahwa proses kelahiran Pancasila memang dimulai dari Pidato Bung Karno di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945; dan mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno; hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno.

Pandangan filosofis PDIP, bahwa sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu bukanlah kalimat mati, tetapi mengandung makna falsafah pada setiap silanya. Untuk memahami makna falsafah, maka pihaknya merujuk pada penjelasan Bung Karno di pidato 1 Juni 1945 hingga konsensus final di PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

"Dalam konteks tersebut, kami tidak mengakui Pancasila 1 Juni 1945 dalam konteks rumusan sila-sila Pancasila yang memang berbeda dengan rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, akan tetapi kami memaknainya sebagai pengertian atas falsafah dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut," ulasnya.

Basarah menyatakan lagi, jika membaca secara utuh dan jernih keseluruhan isi Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, akan terlihat jelas betapa konstruksi pemikirannya memiliki korelasi yang kuat antara pemikiran Nasionalisme, Sosialisme dan Ketuhanan/Islam. Namun PDIP juga menyadari, sebagai akibat dampak politik desoekarnoisasi sejak era Orde Baru, tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu isi pidato 1 Juni 1945 tersebut.

Sebagai contoh, saat menjelaskan Sila Ketuhanan, Bung Karno berkata bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia ber-Tuhan, bahkan bangsa dan negara Indonesia pun menjadi bangsa dan negara ber-Tuhan. Lalu Bung Karno tegaskan lagi bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia itu wajib menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Bahkan Bung Karno memberi contoh bagi umat Islam menjalankan perintah Tuhannya menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW dan agama-agama lain menurut petunjuk nabi-nabi atau pemuka-pemuka agamanya.

Terakhir Bung Karno menyebut Ketuhanan yang berkebudayaan dengan penjelasan bahwa tiap-tiap umat beragama menjalankan perintah Tuhannya itu dengan tiada egoisme agama sehingga hidup saling hormat-menghormati antar pemeluk agama. Dalam kaitan tersebut, Bung Karno berpegang teguh pada Surat Al Kafirun yang mengatakan "Lakum dinukum waliyadiin" yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

'Dari penjelasan filosofis yang Bung Karno uraikan saat menerangkan makna Sila Ketuhanan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Bung Karno menolak paham atheisme yang berlaku dalam ajaran komunisme," tegas Basarah.

"Bung Karno juga tidak ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sekuler karena dengan mengatakan tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan perintah Tuhannya dengan leluasa itu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang religius sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing."

Dan perwujudan sikap Bung Karno itu tampak lagi saat pembentukan Panitia Delapan oleh Dr Radjiman Wediodiningrat, yang ditolak Bung Karno karena menganggap komposisinya tidak adil bagi kepentingan Islam karena hanya dua orang yang mewakili golongan Islam. Yakni KH Wahid Hasyim dan Kibagus Hadikusumo, sementara Golongan Kebangsaannya ada enam orang.

Akhirnya desakan Bung Karno itu menghasilkan Panitia Sembilan dimana komposisi keanggotaannya sudah dibuat seimbang dimana empat orang mewakili Golongan Islam dan empat orang mewakili Golongan Kebangsaan, sementara Bung Karno berdiri di tengah sebagai Ketua Panitia.

"Panitia inilah yang melahirkan naskah Piagam Jakarta," imbuhnya.

Dengan kata lain, ujar Basarah, jika kita benar-benar membaca isi pidato 1 Juni 1945 dengan jernih, obyektif dan tanpa sakwasangka buruk terlebih dahulu kepada Bung Karno, maka akan menemukan suatu pemikiran dan konsepsi yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia. Konsepsi itu juga sebagai titik temu yang menyatukan antara pandangan Islam dan Kebangsaan.

"Semoga dengan penjelasan ini pengadilan opini publik atas gagasan dan pemikiran Bung Karno dapat kita akhiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Mari kita warisi api perjuangan para pendahulu bangsa kita dan jangan warisi abu-nya. Alfatihah untuk Bung Karno," kata Basarah.



Sumber: BeritaSatu.com