Isu Reshuffle, Johan Budi Usul Mendagri Tidak Diganti

Isu Reshuffle, Johan Budi Usul Mendagri Tidak Diganti
Tito Karnavian. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / FMB Senin, 29 Juni 2020 | 13:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar mengenai bakal adanya perombakan kabinet atau reshuffle sempat disinggung saat Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Senin (29/6/2020). Rapat kemudian ditunda, karena tidak dihadiri Menkumham.

Rapat sebenarnya akan membahas pendapat akhir mini fraksi mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). Anggota Komisi II Johan Budi SP menyoroti ketidakhadiran Menkumham seraya mengapresiasi Mendagri.

Menurut Johan, Tito layak untuk dipertahankan alias tidak dicopot dari jabatannya apabila ada reshuffle. "Melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri tidak di-reshuffle saya kira. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan saat rapat.

Baca juga: Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle

Johan pun menyebut, "Ini persoalan menurut saya bukan persoalan apakah Menkumham wajib atau tidak wajib hadir di sini. Ini masalah komitmen. Soal wibawa Komisi II. Kita ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini. Tidak ada kejelasan."

Johan menyatakan penundaan Pilkada Serentak dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember merupakan amanat Perppu 2/2020. "Ini yang meminta penundaan 9 Desember itu adalah pemerintah. Artinya kalau yang minta saja tidak punya komitmen, saya kira ini perlu ada sikap kita yang tegas," ucap mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi tersebut.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga mengapresiasi kehadiran Tito. "Kami beri apresiasi luar biasa. Mendagri sudah tunjukkan komitmen tinggi luar biasa bersama kita untuk kawal pelaksanaan pilkada dengan baik dan sungguh-sungguh," kata Doli.

Doli menambahkan, Tito dua kali meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak mengikuti agenda rapat terbatas hanya demi pembahasan Perppu bersama DPR.

"Sekali lagi terima kasih Pak Mendagri bersama seluruh jajaran. Setelah ini kita cari waktu secepat mungkin. Mungkin hari Kamis (2/7/2020). Manti kami kirim surat undangan resmi lagi," demikian Doli.



Sumber: BeritaSatu.com