Komisi II DPR Berikan Teguran Keras ke Menkumham

Komisi II DPR Berikan Teguran Keras ke Menkumham
Yasonna Laoly. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / YUD Senin, 29 Juni 2020 | 13:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Senin (29/6/2020), diputuskan ditunda. Sebab Menkumham maupun perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) tidak menghadiri rapat.

Komisi II pun menegur keras Menkumham. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan rapat sebenarnya akan membahas pendapat akhir mini fraksi mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Agenda rapat kita yaitu dengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pemerintah, pengambilan keputusan tingkat I, dan tanda tangan draf RUU (Rancangan Undang-Undang soal Perppu 2/2020). Saya kira kita bisa simpulkan rapat ini kita tunda," kata Doli saat memimpin rapat di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta.

Doli pun menyebut, "Kita juga simpulkan atas saran Bapak sekalian, Komisi II sampaikan teguran keras kepada Menkumham yang kita nilai bukan hanya tidak menghargai institusi, tapi juga tidak menghargai proses politik hukum yang selama ini kita jalani," tegas Doli.

Menurut Doli, penundaan Pilkada Serentak dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sebagaimana diatur Perppu, penuh dengan konsekuensi. Menuntut keseriusan seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah dan DPR. Doli menjelaskan rapat tidak dapat dilanjutkan jika tidak dihadiri salah satu pihak.

"Saya setuju kita kirim surat ke Presiden untuk sampaikan situasi ini dan sebagai teguran keras kita ke Menkumham. Kita akan lanjutkan rapat ini pada saat Menkumham bisa hadir bersama Mendagri," ujar Doli.

Sebelumnya, Anggota Komisi II Syamsurizal mengatakan penyelenggaraan pilkada merupakan amanat undang-undang (UU). "Pilkada ini pekerjaan strategis nasional yang mesti kita wujudkan. Kemudian karena Covid-19, kita melakukan peninjauan ulang untuk pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020," kata Syamsurizal.

Menurut Syamsurizal, pengesahan Perppu menjadi UU sudah sangat mendesak. Syamsurizal menyayangkan ketidakhadiran Menkumham. "Waktu kita sudah mendesak dan ternyata tidak ada respons dan perhatian positif Menkumham. Dua kali pertemuan beliau tidak hadir. Sekarang pun wakilnya tidak hadir," ujar Syamsurizal seraya mendukung penundaan rapat.

Sementara itu, Anggota Komisi II Guspardi Daus mengatakan, Menkumham semestinya menghormati Komisi II. "Kita sudah mengundang beliau secara resmi. Tentu harusnya kita saling menghormati. Saya protes ketidakhadiran Menkumham," tegas Guspardi.



Sumber: BeritaSatu.com