KPU Akan Batasi Pertemuan Fisik dalam Kampanye Pilkada 2020

KPU Akan Batasi Pertemuan Fisik dalam Kampanye Pilkada 2020
Ilustrasi Kampanye PDI Perjuangan (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FMB Senin, 29 Juni 2020 | 17:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengurangi pertemuan fisik dalam kampanye Pilkada serentak 2020. Saat ini, KPU sedang menyiapkan aturan agar kampanye terbuka yang melahirkan kerumunan massa dilakukan sangat sedikit, bahkan bila perlu tidak ada.

“Kami sedang merancang untuk mengurangi pertemuan fisik. Misalnya untuk metode kampanye,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat kerja secara virtual dengan Komite I DPD di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Ia menjelaskan dalam Undang-Undang Pilkada, kampanye dengan pengerahan massa dan dilakukan di ruang terbuka belum diubah. Artinya, metode kampanye konvensional yang ada selama ini masih bisa dilakukan. Namun KPU bisa mengatur dalam pelaksanaan teknis. Dalam pelaksanaan teknis, KPU bisa membatasi kampanye dengan pengerahaan massa yang banyak.

“Karena UU belum ubah maka seluruh model kampenye tetap dilakukan. Tapi KPU akan mengatur supaya menghindari pertemuan fisik. Nanti akan lebih banyak dilakukan secara daring (virtual),” tutur Arief.

Dia juga menyebut akan menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar tidak terjadi penumpukkan pemilih dalam satu TPS. Dalam Pilkada nanti, satu TPS hanya melayani 500 pemilih. Jumlah ini berkurang 300 orang dari jumlah pemilih yang biasa dilakukan selama ini yang mencapai 800 orang.

“Jumlah pemilih per TPS sesuai UU sebanyak 800 orang. Tapi KPU mengusulkan agar maksimal hanya 500 orang saja. Ini salah satu cara untuk menghindari penumpukan pemilih. Apalagi waktu pemungutan hanya dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00 WIB,” ujar Arief.

Sementara Ketua Bawaslu Abhan yang juga hadir dalam rapat itu mengemukakan akan mengawasi semua pelaksanaan pilkada sesuai yang ada dalam aturan PKPU. Termasuk misalnya kewajibang menggunakan alat perlengkapan seperti masker, sarung tangan, dan lain-lainya kepadaa penyelenggara dan pemilih.

Menurutnya, dengan adanya wabah Covid 19 maka pekerjaan Bawaslu tidak hanya mengawasi hal-hal yang terkait elektoral tetapi juga non elektoral. Persoalan-persoalan yang muncul di lapangan karena adanya Covid-19 adalah pengawasan non elektoral.

“Kami siap mengawasi dan menindak setiap pelanggaran, manakala sudah dinyatakan dalam PKPU,” tegas Abhan.



Sumber: BeritaSatu.com