Sekjen PPP: Kemarahan Presiden Jokowi Lecutan Agar Menteri Tingkatkan Kinerja

Sekjen PPP: Kemarahan Presiden Jokowi Lecutan Agar Menteri Tingkatkan Kinerja
Arsul Sani. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 29 Juni 2020 | 18:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani menyatakan pihaknya melihat pidato berisi kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya sebagai sebuah lecutan agar kinerja para pembantu presiden itu semakin ditingkatkan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kata Arsul Sani, PPP melihat dua hal terkait dengan kinerja anggota kabinet sekarang. Pertama, ada sejumlah anggota kabinet yang sulit diukur kinerjanya karena tidak pernah secara terbuka atau jelas menyampaikan baik di media arus utama atau media sosial tentang apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakannya.

Kedua, ada anggota kabinet yang berkomunikasi publik tapi tidak mengoordinasikan dengan anggota kabinet lainnya atau tidak membaca apa yang disampaikan jajaran pemerintahan lainnya. Sehingga pekerjaannya menjadi tidak sesuai terkait sikap pemerintah atas suatu masalah. Contohnya ketika terjadi isu karantina, pelonggaran PSBB, dan tenaga kerja asing asal Tiongkok.

"Dari situ, bagi kami, kekecewaan atau kemarahan Presiden Jokowi kepada sejumlah menteri kabinetnya merupakan lecutan agar menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal untuk bekerja lebih keras dan lebih peka dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid 19," kata Arsul Sani, Senin (29/6/2020).

Diingatkannya, pandemi bukan hanya berdampak kesehatan, namun juga menyebabkan kelesuan ekonomi luar biasa dan bahkan menuju resesi.

Soal apakah kemarahan itu merupakan sinyal soal perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Arsul Sani, mengatakan pihaknya bisa menjawab ya dan tidak. Hanya kalau melihat masa kepresidenan Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa.

Bicara soal reshuffle, lanjut Arsul Sani, PPP tidak berubah pandangannya bahwa hal itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Juga soal struktur kabinet pasca-reshuffle, mau tetap dengan kementerian/lembaga yang jumlahnya ada sekarang atau mau dikurangi peleburan atau bahkan dibubarkan, maka itu juga semua kewenangan Presiden.

"Batasannya adalah UUD 1945 dan UU Kementerian Negara. Sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, maka parpol tak bisa ikut campur kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle itu. Jadi buat PPP, tidak masalah kalau Presiden bicara dengan parpol-parpol koalisi sebelum reshuffle dilakukan," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com