Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan

Senin, 29 Juni 2020 | 21:23 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu secara virtual di Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat yang membahas lanjutan Pilkada serentak 2020, dihadiri Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan serta para anggota Komite I DPD.

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komite I, Agustin Teras Narang menyatakan KPU dan Bawaslu harus benar-benar memperhatikan tingkat kerawanan daerah sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa keberlanjutan pelaksanaan pilkada serentak harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas kepentingan apapun.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Maka lanjutan tahapan Pilkada harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Teras Narang.

Dia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di tengah pandemi ke Surabaya pada Kamis (25/06/2020). Saat itu, Jokowi mengingatkan dengan tegas bahwa Indonesia berada pada kondisi krisis kesehatan dan ekonomi. Pernyataan seperti itu sudah berulangkali ditekankan Presiden menyangkut kesamaan persepsi dan perasaan memandang krisis kesehatan dan ekonomi.

Menurut Teras Narang, pernyataan Presiden Jokowi tersebut, mestinya menyadarkan semua pihak untuk segera bersatu menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang mengikuti. Teras mengajak semua pihak agar ajakan Presiden dilihat sebagai sebuah seruan kewaspadaan sekaligus kerjasama. Terutama dalam kerjasama dan konsentrasi dalam mencegah serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang mendorong pada krisis ekonomi.

“Baiknya perhatian dan sikap Presiden Jokowi di Surabaya ini, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengutamakan keselamatan rakyat lewat fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekonomi. Termasuk dengan meninjau kembali agenda pilkada di akhir tahun,” tutur Teras.

Anggota Komite I DPD Abraham Liyanto meminta agar Pilkada 2020 ditunda saja ke 2021. Di samping karena masih ada wabah Covid-19, penundaan harus dilakukan supaya masyarakat bisa fokus ke pemulihan ekonomi.

“Sikap Komite I sudah tegas dari awal dan tidak berubah sampai saat ini yaitu menolak atas pelaksanaan Pilkada Serentak lanjutan yàng akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Komite I tetap mengusulkan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan efesiensi anggaran Pilkada,” ujar Abraham.

Jika dipaksa diteruskan, dia mengusulkan agar penetapan keserentakan dalam Pilkada 2020 perlu direvisi. Kata keserentakan tidak perlu dipakai lagi dan diganti dengan Pilkada parsial. Artinya hanya daerah-daerah yang masuk zona hijau atau aman yang tetap menggelar Pilkada. Sementara daerah yang tidak masuk dalam zona tersebut, tidak perlu dilanjutkan.

“Keserentakan cukup untuk daerah zona hijau saja. Yang belum zona hijau, ditunda saja,” ujar Abraham.

Abraham yang merupakan senator dari Propinsi Nusa Tenggara Timur ini memberi saran jika dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, hanya 100 daerah saja yang masuk zona hijau maka terhadap daerah itu saja yang dilakukan Pilkada. Sisanya ditunda tahun depan, sampai memberikan daerah-daerah tersebut agar bisa bebas dari Covid 19.

“Supaya Pilkada benar-benar aman dari penyebaran Covid 19,” tegas Abraham.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan Bawaslu memiliki kewenangan untuk menunda secara parsial atas pelaksaaan Pilkada. Bawaslu bisa mengusulkan penundaan terhadap beberapa wilayah ke KPU jika memang ada kasus-kasus yang bisa menyebabkan Pilkada ditunda. Namun untuk penundaan secara nasional, Bawaslu tidak punya kewenangan.

“Kami punya kewenangan untuk penundaan parsial. Tinggal dilihat kasusnya,” ujar Abhan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Berduka Atas Gugurnya Nakes di Papua, Puan Kecam Keras Aksi Teror KKB

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tenaga kesehatan (nakes), Gabriela Meilan akibat penyerangan KKB di Kiwirok

POLITIK | 16 September 2021

Menteri Tjahjo Pecat PNS yang Bolos Setahun

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo memecat PNS yang bolos setahun.

POLITIK | 16 September 2021

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan, Golkar Prihatin

Fraksi Partai Golkar prihatin mendengar kabar Alex Noerdin menjadi tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

POLITIK | 16 September 2021

Komisi II DPR Soroti Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024

Komisi II DPR menyoroti rencana anggaran Rp 86 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Mendagri M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi perhatian pemerintah.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Ingin Pemungutan Suara Pemilu Dilaksanakan April atau Mei 2024

Mendagri Tito Karnavian menginginkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Pemilu 2024, KPU Usulkan Durasi Kampanye 7 Bulan

KPU mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Hal ini bertujuan agar mengantispasi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS.

POLITIK | 16 September 2021

Moeldoko: Pesantren Berperan Tangkal Radikalisme

Moeldoko mengatakan bahwa pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

POLITIK | 16 September 2021

Krisdayanti: Dana Reses Bukan Pendapatan Pribadi DPR, Tapi Dikembalikan ke Rakyat

Anggota DPR RI Krisdayanti menegaskan bahwa dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI.

NASIONAL | 15 September 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Inovasi Polri Cegah Kebakaran Hutan

Ahmad Sahroni mengapresiasi inovasi Polri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

POLITIK | 15 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Bursa Eropa Menguat, Investor Pantau Data Ekonomi

Bursa Eropa Menguat, Investor Pantau Data Ekonomi

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings