Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly hadir pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / YUD Selasa, 30 Juni 2020 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) disahkan menjadi undang-undang (UU). Persetujuan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Rapat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai perwakilan pemerintah. Beberapa anggota Komisi II pun mengikuti langsung rapat, tapi ada juga yang melalui telekonferensi.

"Apakah kita bisa sepakat dan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini untuk menjadi undang-undang? Kita bisa setuju, Pak Mendagri, Pak Menkumham?" tanya Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung seraya dijawab setuju oleh peserta rapat.

Doli menjelaskan RUU tentang Perppu Pilkada dalam waktu dekat akan dibawa ke rapat paripurna DPR. "Dengan kita menyetujui, maka Perppu telah kita setujui menjadi draf final rancangan undang-undang hasil pembicaraan tingkat I yang selanjutnya akan kita serahkan kepada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI yang akan datang," ungkap Doli.

Sementara itu, Tito mengapresiasi seluruh anggota Komisi II atas kerja sama dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. "Atas nama pemerintah, kami mengampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap anggota DPR," demikian Tito yang juga mantan Kapolri.

Sekadar diketahui, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sempat menolak memberikan persetujuan. "Fraksi Partai Gerindra tidak memberikan persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang, dan merekomendasikan Pilkada (2020) dilakukan tahun 2021," kata Anggota Komisi II Hendrik Lewerissa.

Penolakan Gerindra disebabkan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan berisiko dan membahayakan masyarakat serta penyelenggara. Selain itu juga berpotensi mengurangi kualitas demokrasi sebagai sarana menyejahterakan kehidupan rakyat.

Pilkada saat pandemi pun bakal rentan politik uang atau money politic dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak. "Penyelenggara Pilkada di tengah Covid-19 dan tahapannya dikhawatirkan akan mengurangi kualitas demokrasi sebagai sarana untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan menambah beban keuangan negara," ucap Hendrik.

Akan tetapi, selang beberapa waktu setelah menyatakan sikap fraksinya, Hendrik menyampaikan interupsi. Hendrik menegaskan fraksinya menyetujui Perppu Pilkada disahkan menjadi UU sekaligus merekomendasikan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.



Sumber: BeritaSatu.com