Luhut: Presiden Ingin Koordinasi Pemerintah dengan BI, OJK, LPS Ditingkatkan

Luhut: Presiden Ingin Koordinasi Pemerintah dengan BI, OJK, LPS Ditingkatkan
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Antara)
Lona Olavia / FMB Selasa, 30 Juni 2020 | 19:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia tetap sehat dan stabil. Namun sayangnya, justru di tengah pandemi Covid-19, koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai lemah.

"Presiden yang kemarin jengkel mungkin gara-gara BI, OJK, LPS kok kurang kelihatan terintegrasi dengan pemerintah kerja samanya, dengan BPK juga, mereka merasa lebih hebat. Padahal, dalam kondisi ini harus kerja ramai-ramai cari solusi untuk kepentingan rakyat," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam wawancara eksklusif dengan Berita Satu Media Holdings, di kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Presiden Joko Widodo, kata Luhut berharap agar semua lembaga keuangan bisa bekerja sama secara terintegrasi. Lalu cepat juga dalam membuat keputusan yang benar apalagi dalam kondisi yang tidak diinginkan seperti sekarang ini. "Presiden kan
dipilih rakyat, kalau gubernur BI, kepala BPK, OJK, LPS kan tidak. Tapi, dalam konteks keadaan begini, semua harus bersama," tegasnya.

Adapun krisis ekonomi, jelasnya dapat dihadapi dan diredam melalui komunikasi dan koordinasi yang baik di antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan kata lain, untuk menjaga stabilitas itu kuncinya adalah koordinasi antara OJK, BI, LPS dan pemerintah menjadi begitu penting. Apalagi, krisis tidak mungkin dapat ditangani jika tidak ada komunikasi yang baik antar lembaga keuangan.

Berkaca dari pengalaman krisis sebelumnya, Indonesia harus mampu merespons dan mengambil keputusan dengan cepat melalui kebijakan yang strategis, sehingga krisis tidak berlarut-larut. Luhut pun menambahkan, saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi krisis ekonomi, salah satunya karena lambatnya realisasi penyaluran stimulus yang telah dianggarkan pemerintah.

"Jika perlu, lakukan penyederhanaan peraturan. Itu sangat bisa dilakukan pemerintah, tidak perlu undang-undang kok. Kita yang
memagari diri kita ketinggian sehingga kita sendiri jadi susah," imbuh ia. 



Sumber: BeritaSatu.com