Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada

Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada
Tito Karnavian. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Robert Wardy / WM Rabu, 1 Juli 2020 | 13:24 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku terus mengejar daerah-daerah yang akan menggelar pilkada terkait kewajiban membiayai pilkada yang bersumber dari dana APBD.

“Yang sekarang lagi saya kejar adalah semua kepala daerah yang sudah mengikat dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” kata Tito di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Ia menjelaskan, pihaknya harus mengejar ketersediaan dana tersebut karena sudah dianggarkan oleh APBD masing-masing daerah. Dana tersebut sudah diikat dalam APBD masing-masing karena tahapan pilkada seharusnya dimulai bulan Maret lalu. Namun ditunda karena adanya Covid 19.

“Nah ini yang kita gedor. Itu uang itu ada di dalam anggaran kalian, karena sudah dikunci pada bulan Maret. Itu harus dicairkan kepada KPU, Bawaslu, kira-kira begitu," ujar Tito yang merupakan mantan Kapolri.

Tito menyebut ada daerah yang sudah 100 persen pencairan seperti Pasuruan. Namun ada yang 90 persen, ada yang 78 persen, ada yang 56 persen dan ada baru 48 persen. Kemudian ada 76 daerah yang NPHD-nya mencukupi untuk pelaksanaan pilkada, sehingga tidak memerlukan tambahan sama sekali dari APBD dan APBN. Sementara daerah lainnya memerlukan tambahan anggaran, baik dari APBD maupun APBN.

Sebagaimana diketahui, ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Total biaya Pilkada mencapai Rp 14,98 triliun yang ditanggung dana APBD dan ABPN. Sejauh ini, dana yang sudah dicairkan sebesar Rp 5,78 triliun.

 



Sumber: BeritaSatu.com